KPK Sarankan Dishut Tempatkan Petugas di Pelabuhan | Pasific Pos.com

| 15 November, 2019 |

KPK Sarankan Dishut Tempatkan Petugas di Pelabuhan

Papua Barat Penulis  Jumat, 12 Juli 2019 14:41 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Sejumlah masukkan diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Papua Barat, saat menggelar evaluasi dan monitoring.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Hendriek Runaweri mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan KPK Bidang Pencegahan, terdapat sejumlah masukkan, diantaranya KPK meminta agar ada petugas dari Dishut yang ditempatkan di pelabuhan.

Dia menjelaskan, petugas di pelabuhan itu, nantinya akan melakukan verifikasi terhadap kayu-kayu sebelum dijual ke keluar daerah.

Untuk menjawab masukkan itu, jelas dia, Dishut harus memiliki dasar hukum, sebab selama ini dasar hukum dimaksud belum ada.

“Kelehaman kita, aturan yang ada itu kita tidak punya pengawas di lapangan. Sehingga lewat pembinaan dari KPK mereka meminta kita menempatkan orang di pelabuhan. Tetapi, kita harus mempunya dasar hukum yang jelas, baik itu Peraturan Menteri (Permen) atau Peraturan Daerah (Perda). Sebab, kalau kami tidak ada dasar hukum, maka kami akan salah lagi,” kata Runaweri kepada Tabura Pos di halaman kantor Gubernur Papua Barat, belum lama ini.

Dikatakan Runaweri, dari hasil diskusi yang dilakukan, KPK akan mengusulkan rencana tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dibuat regulasinya.

Disinggung terkait rencana penempatan petugas kehutanan di pelabuhan, terang Runaweri, rencana tersebut sangatlah baik. Ia mencontohkan, dulu ada penempatan pegawas di Industri, pelabuhan dan lainnya.

“Kalau dulu kayu masuk kita sudah tahu, kalau itu legal atau illegal. Sekarang pengawas-pengawas itu tidak ada, sehingga kita sulit melakukan pengawasan di lapangan,” tandas Runaweri. [FSM-R4] 

Dibaca 101 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.