Sah, Fraksi Otsus Dapat Jatah 1 Kursi Pimpinan DPR Papua Barat | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

Sah, Fraksi Otsus Dapat Jatah 1 Kursi Pimpinan DPR Papua Barat

Papua Barat Penulis  Jumat, 12 Juli 2019 14:39 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Ketua DPR Papua Barat, Pieter Kondjol bersama Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, Maxsi N. Ahoren dan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan melakukan pertemuan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Rabu (10/7).

Ketua DPR Papua Barat, Pieters Kondjol mengatakan, pertemuan yang dilakukan dimaksudkan untuk membahas perdasus tentang pengangkatan anggota DPR Papua jalur otsus, karena sampai saat ini masih ada beberapa hal yang belum disetujui.

Kondjol menyebutkan, ada 4 hal krusial yang dibahas dalam pertemuan itu, yakni penggunaan nama fraksi otsus, permintaan unsur pimpinan, permintaan penambahan jumlah kursi otsus dan permintaan fraksi otsus dalam mengusulkan calon Gubernur.

Hanya saja, Kondjol mengungkapkan, dalam pertemuan itu, 2 dari 4 hal krusial belum disetujui dengan pertimbangan masih akan dibahas dengan merujuk pada undang-undang Otsus. Sementara yang telah mendapatkan persetujuan dan akan diimplementasikan di DPR Papua Barat periode 20019-2024 adalah penggunaan nama fraksi otsus dan unsur pimpinan.

Untuk penggunaan nama, Kondjol mengaku, para anggota dari jalur otsus tetap bisa menggunakan nama fraksi otsus di DPR Papua Barat. “Nama fraksi otsus atau kelompok khusus, karena merujuk kepada undang-undang otsus nomor 21 yang nantinya akan direvisi, bagian itu juga mempertimbangkan tahun 2014, sehingga nama fraksi otsus tetap digunakan,” jelas Kondjol dalam keterangan persnya yang diterima Tabura Pos, Kamis (11/7).

Hal kedua yang disetujui sebut Kondjol, tentang unsur pimpinan DPR Papua Barat. Di mana, anggota DPR otsus mendapatkan jatah satu kursi pimpinan DPR Papua Barat, dengan jabatan sebagai Wakil Ketua.

“Kita sepakat bahwa Fraksi Otsus menduduki salah satu unsur pimpinan yaitu Wakil Ketua. Dengan demikian, unsur pimpinan di DPR Papua Barat menjadi 5 orang,” jelasnya.

Sedangkan untuk point ketiga, Kondjol menambahkan permintaan penambahan jumlah kursi DPR Papua Barat melalui jalur Otsus masih dikaji. Dimana dalam point ketiga, DPR Papua Barat meminta penambahan jumlah kursi Otsus di Papua Barat dari 11 menjadi 13, dengan dasar terdapat dua suku besar yaitu Domberai dan Bomberai, wilayah pemilihan, jumlah penduduk di Papua Barat yang semakin bertambah, serta representasi dari daerah otonom di Papua Barat memiliki 12 kabupaten dan 1 kota.

“Dari 11 kita minta menjadi 13 kursi, hari ini bukan ditolak Kemendagri dan lembaga terkait, tetapi masih dikaji lagi, karena rujukannya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang lalu, dimana satu per empat jumlah anggota otsus dikali 45 kursi parpol jumlahnya 11 koma sekian,” jelasnya.

Sementara itu, untuk point ke empat, jelas Kondjol, permintaan fraksi otsus agar memiliki kewenangan untuk mengusulkan calon kepala daerah tingkat provinsi (Gubernur) belum mendapatkan persetujuan karena masih akan dikaji dengan merujuk pada revisi undang-undang Otsus.

“Ini dari empat point yang kami minta, dua sudah terwujud. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah pusat, karena dengan ada Fraksi Otsus menjadi unsur pimpinan inilah implementasi undang-udang Otsus untuk rakyat di Papua Barat. Ini perjuangan panjang yang kita lakukan di bawah pimpinan saya,” imbuhnya.

Ia menambahkan, keputusan penggunaan nama Fraski Otsus dan jatah 1 kursi unsur pimpinan di DPR Papua Barat, yang diberikan kepada anggota dewan Otsus, merupakan keputusan final dan akan diimplementasikan pada periode 2019-2014.[SDR-R3] 

Dibaca 85 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.