Tunjangan Perbaikan Penghasilan Untuk Mendisiplinkan ASN | Pasific Pos.com

| 19 November, 2019 |

Kepala BKPP Kota Jayapura saat memberikan materi tunjangan perbaikan penghasilan bagi ASN di lingkungan Pemkot Jayapura Kepala BKPP Kota Jayapura saat memberikan materi tunjangan perbaikan penghasilan bagi ASN di lingkungan Pemkot Jayapura

Tunjangan Perbaikan Penghasilan Untuk Mendisiplinkan ASN

Kota Jayapura Penulis  Kamis, 11 Juli 2019 20:06 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA - Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jayapura, Robert J. Betaubun mengatakan, untuk meningkatkan kesejahteraan ASN atas apresiasi terhadap disiplim yang tinggi dan penuh rasa tanggungjawab telah mengabdikan diri terhadap pemerintah daerah dan masyarakat Kota Jayapura.

"Pemberian TPP untuk memotivasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, wujud kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan ASN atas apresiasi terhadap disiplin kerja dan prestasi kerja," kata Robert Betaubun di Kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (11/7/19).

Betaubun mencontohkan, ASN yang bertugas di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua yang harus absen kantor dari jam 07.30 WP sampai jam 08.30 WP. Untuk perjalanan membutuhkan waktu yang jauh sehingga ASN harus bangun pagi agar bisa absen tepat waktu.

Prinsip pemberian TPP dijelaskan Bataubun, terbagi menjadi enam, yaitu sesuai landasan hukum yang mengutamakan landasan Undang-Undang, kepatuhan dan keadilan. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Proporsionalis, yaitu mengutamakan kesimbangan antara hak dan kewajiban ASN.

Selain itu, efentif dan efisien, yaitu semua dengan disiplin ASN. Keadilan dan kesetaraan, yaitu harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN. Kesejahteraan, yaitu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN.

"Dengan adanya TPP tidak ada alasan untuk tidak masuk bermalas-malasan. Kalau tidak mau terlambat maka itu harus bangun pagi agar bisa absesn sesuai waktu yang sudah ditetapkan sebab kalau sudah lewat waktunya maka dianggap alpa," katanya.

Menurut Bataubun, yang diberikan TPP-ASN, yaitu PNSD dan CPNSD, pemberian TPP dilakukan setiap bulan dan besaran TPP diberikan berdasarkan golongan. Sedangkan yang tidak diberikan TPP-ASN, yaitu ASN yang mendapatkan hukuman tingkat berat tidak diberikan TPP selama enam bulan, ASN yang mengambil masa persiapan pensiun, ASN yang berstatus terpidana, ASN yang diberhentikan sementara.

Selain itu, lanjut Betaubun, ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan didalam atau diluar pemerintah, kabupaten dan kota, ASN yang sedang cuti, ASN yang masih menguasai aset milik pemerintah bauk aset bergerak maupun aset tidak bergerak, ASN yang wajib tapi belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelanggara negara dan laporan harga kekayaan aparatur sipil negara dan ASN yang melakukan tugas belajar.

"Ketentuan TPP-ASN dan Pelaksana Tugas, yaitu Calon ASN diberikan TPP-ASN sebesar 80 persen dari berasan TPP-ASN yang ditetapkan, penjabat struktural yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dapat diberikan TPP-ASN sebagai jumlah TPP-ASN yang diterima pejabat struktural definitif pada jabatan yang sama dan pegawai ASN yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dapat diberikan TPP-ASN sebesar jumlah TPP-ASN yang diterima pejabat struktural devenitif," jelasnya.

Dari disi indikator penilaian TPP, kata Betaubun, dinilai berdasarkan atas aspek perilaku kerja (bobot 80 persen) dan prestasi kerja (bobot 40 persen) yang dihitung secara kumulatif dalam masa penilaian (satu bulan).

"Indikator atas penilaian TPP terbagi atas perilaku kerja, yaitu datang tepat waktu (10 persen), pulang tepat waktu (10 persen) hadir kerja (20 persen), tidak mendapat hukuman disiplin (20 persen) dan aspek prestasi kerja, yaitu melakukan tugas (35 persen), ketepatan penyampaian rekapitulasi harian (5 persen)," ungkapnya

Dibaca 165 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.