Dugaan Kasus Illegal Logging Km 14 di Teluk Bintuni Diberikan Sanksi Administrasi | Pasific Pos.com

| 17 October, 2019 |

Dugaan Kasus Illegal Logging Km 14 di Teluk Bintuni Diberikan Sanksi Administrasi

Papua Barat Penulis  Rabu, 10 Juli 2019 13:29 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Papua Barat akan memberikan sanksi administrasi kepada para pelaku dugaan kasus illegal logging di km 14, kampung Werisi, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni pada Februari 2018 lalu.

Kepala Dishut Provinsi Papua Barat, Hendry Runaweri membenarkan, jika pihaknya telah melakukan rapat tentang pemberian sanksi administrasi kepada pelaku dugaan kasus illegal logging di Km 14. “Sanksi administrasi yang akan kami berikan kepada pelaku illegal logging ini sesuai petunjuk Polda Papua Barat. Polda sudah lakukan penyidikan jadi kita tinggal melanjutkan apa yang sudah mereka kerjakan,” kata Runaweri kepada Tabura Pos di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Senin (1/7) lalu.

Disinggung tentang sanksi administrasi, Runaweri mengatakan berupa denda yang akan dibebankan sesuai dengan aturan sebagai Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH). “Jadi kubikasinya berapa dan tinggal dikali saja, dendanya begitu. Waktu itu berapa e, saya sudah lupa harga kubik kasinya tetapi tidak terlalu banyak juga,” ungkap Runaweri.

Ditanya apa yang menjadi dasar sehingga diberikan saksi administrasi, Runaweri menjawab bahwa, sanksi administrasi yang diberikan sesuai hasil penyidikan yang disampaikan Polda Papua Barat kepada pihaknya. “Nah, setelah kita pelajari hasil penyidikan Polda Papua Barat terkait dugaan kasus illegal logging km 14 ini, memang demikian sehingga kita tindak lanjuti agar dugaan kasus ini segera diselesaikan,” ujar Runaweri.

Dicecar apakah dengan sanksi administrasi akan memberikan efek jera bagi para pelaku illegal logging lainnya, menurut Runaweri, jika untuk memberikan efek jera masih agak sulit, karena berkaitan dengan perilaku.

“Apakah dia bisa sadar untuk tidak melakukan kasus yang sama lagi atau tidak. Kita tidak bisa pastikan. Nanti dalam minggu ini kita rapat lagi, nanti ada bagian lagi yang akan berikan sanksi administrasi kepada yang bersangkutan,” tukasnya.

Diberitakan Tabura Pos sebelumnya, bahwa sanksi administrasi yang akan diberikan yakni, 1 kubik kayu merbau seharga Rp. 1,5 juta di kali 10 kubik kayu merbau Rp. 15 juta. Namun, nominal tersebut belum disepakati dan masih terjadi Tarik menarik.[FSM-R3]

Dibaca 71 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX