Hingga Sekarang, Belum Ada Penomoran Perdasus | Pasific Pos.com

| 18 October, 2019 |

Hingga Sekarang, Belum Ada Penomoran Perdasus

Papua Barat Penulis  Selasa, 09 Juli 2019 14:05 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Hingga saat ini, Kemendagri dikabarkan belum melakukan penomoran terhadap 7 peraturan daerah khusus (perdasus) yang sudah disahkan para wakil rakyat di DPR Papua Barat. Hal itulah yang membuat para pimpinan dan anggota DPR Papua Barat merasa khawatir.

Meski proses penomoran ketujuh perdasus itu menjadi tanggung jawab Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat, tetapi DPR Papua Barat melalui Bapemperda juga ikut membantu untuk mendapat penomoran dengan cara berkonsultasi.

Wakil Ketua DPR Papua Barat, Ranley L. Mansawan mengatakan, beberapa anggota dewan yang jufa anggota Bapemperda sedang mengonsultasikan perdasus ke Kemendagri. Lanjut dia, para anggota dewan yang bukan Bapemperda juga melakukan konsultasi ke Bagian Bina Keuangan Kemendagri tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019.

“Mulai Kamis (4/7), Bapemperda dan anggota lain melakukan konsultasi ke Kemendagri terkait ketujuh perdasus dana Permendagri,” katanya kepada para wartawan di Kantor DPR Papua Barat, beberapa waktu lalu.

Dia berharap dengan konsultasi ini, maka penomoran ketujug Perdasus bisa segera diberikan penomoran, mengingat ada sejumlah Perdasus yang urgen dan dinantikan, seperti Perdasus tentang Pengangkatan Anggota DPR-PB Jalur Otonomi Khusus (Otsus) dan Perdasus tentang Pembagian Dana Otsus. [SDR-R1]Hingga Sekarang, Belum Ada Penomoran Perdasus

Manokwari, TP – Hingga saat ini, Kemendagri dikabarkan belum melakukan penomoran terhadap 7 peraturan daerah khusus (perdasus) yang sudah disahkan para wakil rakyat di DPR Papua Barat. Hal itulah yang membuat para pimpinan dan anggota DPR Papua Barat merasa khawatir.

Meski proses penomoran ketujuh perdasus itu menjadi tanggung jawab Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat, tetapi DPR Papua Barat melalui Bapemperda juga ikut membantu untuk mendapat penomoran dengan cara berkonsultasi.

Wakil Ketua DPR Papua Barat, Ranley L. Mansawan mengatakan, beberapa anggota dewan yang jufa anggota Bapemperda sedang mengonsultasikan perdasus ke Kemendagri. Lanjut dia, para anggota dewan yang bukan Bapemperda juga melakukan konsultasi ke Bagian Bina Keuangan Kemendagri tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019.

“Mulai Kamis (4/7), Bapemperda dan anggota lain melakukan konsultasi ke Kemendagri terkait ketujuh perdasus dana Permendagri,” katanya kepada para wartawan di Kantor DPR Papua Barat, beberapa waktu lalu.

Dia berharap dengan konsultasi ini, maka penomoran ketujug Perdasus bisa segera diberikan penomoran, mengingat ada sejumlah Perdasus yang urgen dan dinantikan, seperti Perdasus tentang Pengangkatan Anggota DPR-PB Jalur Otonomi Khusus (Otsus) dan Perdasus tentang Pembagian Dana Otsus. [SDR-R1]

Dibaca 83 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.