Pemprov Papua Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 2020 | Pasific Pos.com

| 22 August, 2019 |

Pemprov Papua Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 2020

Info Papua Penulis  Selasa, 09 Juli 2019 03:00 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Pemerintah Provinsi Papua melalui Bandan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Kegiatan sosialisasi Permedagri penyusunan APBD 2020 yang berlangsung salah satu hotel di Jayapura, Senin (8/7/2019) dibuka oleh Gubernur yang diwakili oleh Sekda Papua, Hery Dosinaen yang diikuti oleh seluruh perwakilan kabupaten/koat Se-Papua.

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, mengatakan dinamika pemerintahan begitu cepat mengikuti semua aspek kehidupan, termasuk tuntutan masyarakat yang begitu luar biasa dan tidak jarang terjadi masalah-masalah konteporer, sehingga membutuhkan penyusunan dan penggelolaan anggaran yang baik.

"Kehadiran pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di sosialisasi hari ini menunjukan komitmen dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan tentunya ada beberapa indikator yang harus dipenuhi seperti, ketepatan dalam penyelesaian APBD, daya serap anggaran, penyampaian LKPD dan kualitas opini BPK," kata Hery saat membuka sosialisasi.

Dalam menyusun APBD 2020, kata Sekda, pemerintah daerah dituntut untuk mensinkronkan kegiatan yang ditetapkan dalam APBD, sesuai dengan program nasional yang fokus pada lima prioritas pembangunan nasional.

"Untuk itu, Pemprov Papua dalam penyusunan APBD 2020 akan berpegang pada Permendagri ini, dengan harapan kualitas APBD provinsi, kabupaten dan kota bisa lebih berkualitas," ujarnya.  

"Menyadari akan pentingnya kegiatan sosialisasi ini maka saya harapankan kepada seluruh peserta serta mengajak saudara-saudara semua untuk memanfaatkan pertemuan yang penting ini guna menggali dan memahami hal-hal terkait dengan masalah pengelolaan keuangan daerah, Sehingga diharapkan setelah mengikuti sosialisasi di daerah haruslah di ingat bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, akan berimplikasi langsung terhadap penyelengaraan pemerintah daerah," ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musa'ad mengatakan kehadiran Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Syarifuddin untuk memaparkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentu sangat membantu pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam menyusun APBD 2020.

"Kita tahu semua dinamika pemerintahan dan pembangunan terus berkembang, begitu juga peraturan peundang-undangan juga harus mengikuti tuntutan kebutuhan yang ada, maka perubahan terus terjadi dan tidak bisa dihindarkan. Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk semakin hari kaidah-kaidah utama dalam good government harus semakin baik diwujudkan," ujarnya.  

Untuk wujudkan itu, penyusunan dan pengelolaan anggaran baik provinsi, kabupaten maupun kota harus lebih efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi. Lanjutnya, empat hal ini yang dituntut harus semakin baik setiap hari. Pasti dengan pedoman dan perubahan yang terjadi ini arahya juga kesana.

Dibaca 73 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.