3 Orang PPD Manokwari Barat Dituntut Jaksa 1 Tahun Penjara | Pasific Pos.com

| 18 October, 2019 |

3 Orang PPD Manokwari Barat Dituntut Jaksa 1 Tahun Penjara

Papua Barat Penulis  Jumat, 05 Juli 2019 14:46 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Para terdakwa kasus tindak pidana pelanggaran Pemilu 2019, yakni Amros E. Mnao (44 tahun), Filemon J.S. Ariks (29 tahun), dan Ishak Maran (33 tahun) dituntut jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Manokwari, A.ST. Cherdjariah, SH, MH dan Muslim, SH dengan pidana masing-masing 1 tahun penjara.

Tuntutan itu dibacakan JPU dalam persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Manokwari, Faisal M. Kossah, SH didampingi hakim anggota, Behinds J. Tulak, SH, MH, dan Bagus Sumanjaya, SH, Kamis (4/7).

JPU mengungkapkan, berdasarkan fakta persidangan dikaitkan dengan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, dapat dibuktikan bahwa terdakwa, Amros Mnao, yang sebelumnya berada di luar gedung KPU Kabupaten Manokwari, bertemu EW, salah satu calon anggota legislatif (caleg) Partai Amanat Nasional (PAN) yang menekannya supaya bisa mendapatkan kursi legislatif.

Selanjutnya, Amros Mnao berkoordinasi dengan kedua anggotanya untuk membicarakan hal itu dan memutuskan untuk berkumpul di rumah terdakwa, Filemon Ariks di Jl. Bandung, Borarsi, Manokwari pada 9 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 WIT.

Lanjut JPU, Amros Mnao memerintahkan Filemon Ariks dan Ishak Maran untuk mengubah jumlah perolehan suara sejumlah caleg, tetapi karena ditolak kedua terdakwa lain, sehingga Amros Mnao memaksa keduanya dengan mengeluarkan perintah ‘kalau ada apa-apa, nanti saya yang tanggung jawab’.

Atas pernyataan itu, Amros Mnao, Filemon Ariks, dan Ishak Maran melakukan perubahan jumlah perolehan suara terhadap sejumlah caleg dengan cara menambahkan dan mengurangi jumlah perolehan suara para caleg tertentu.

Perubahan itu, yakni suara PAN di tingkat DPR-RI yang awalnya 348 suara, ditambahkan dengan 1.886 suara, sehingga jumlah suara yang tertuang dalam Data D1 (dibacakan di Rapat Pleno KPU Manokwari) menjadi 2.234 suara.

Jumlah suara caleg atas nama dr. Rosaline I. Rumaseuw dari PAN di tingkat DPR-RI yang awalnya mendapat 2.903 suara, ditambahkan dengan 2.560 suara, sehingga jumlah suara yang tertuang dalam Data D1 menjadi 5.463 suara.

Jumlah suara caleg atas nama Edhita H. Warikar dari PAN di tingkat DPR Papua Barat yang awalnya memperoleh 436 suara, ditambahkan dengan 3.574 suara, sehingga jumlah suara yang tertuang dalam Data D1 menjadi 4.010 suara.

Jumlah suara caleg atas nama Immanuel Yenu dari Partai Demokrat di tingkat DPR Papua Barat yang awalnya memperoleh 1.686 suara, ditambahkan dengan 1.032 suara, sehingga jumlah suara yang tertuang dalam Data D1 menjadi 2.718 suara.

Jumlah suara caleg atas nama Rachel Watratan dari Partai Gerindra di tingkat DPRD Kabupaten Manokwari yang awalnya memperoleh 177 suara, justru dikurangi 80 suara, sehingga jumlah suara yang tertuang dalam Data D1 menjadi 97 suara.

Jumlah suara caleg atas nama Yasmin Wanimbo dari Partai Gerindra di tingkat DPRD Kabupaten Manokwari yang awalnya memperoleh 731 suara, ditambahkan dengan 370 suara, sehingga jumlah suara yang tertuang dalam Data D1 menjadi 1.101 suara.

Jumlah suara Partai Demokrat di tingkat DPRD Kabupaten Manokwari yang awalnya memperoleh 98 suara, ditambahkan dengan 100 suara, sehingga jumlah suara yang tertuang dalam Data D1 (dibacakan di Rapat Pleno KPU Manokwari) menjadi 198 suara.

Jumlah suara caleg atas nama Yacob Yenu dari Partai Demokrat di tingkat DPRD Kabupaten Manokwari yang awalnya memperoleh 490 suara, ditambahkan dengan 150 suara, sehingga jumlah suara yang tertuang dalam Data D1 menjadi 640 suara.

Jumlah suara caleg atas nama Roni Mambrasar dari Partai Demokrat di tingkat DPRD Kabupaten Manokwari yang awalnya memperoleh 18 suara, ditambahkan dengan 50 suara, sehingga jumlah suara yang tertuang dalam Data D1 menjadi 68 suara.

Dengan demikian, JPU menyatakan, perbuatan terdakwa, Amros Mnao, Filemon Ariks, dan Ishak Maran telah terbukti bersalah dan secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 551 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Setelah mendengarkan tuntutan JPU, para terdakwa mengaku akan mengajukan pledoi secara tertulis, kemudian majelis hakim menutup persidangn dan akan dilanjutkan dengan pledoi, hari ini.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan C. Warinussy, SH mengapresiasi kinerja Kejari Manokwari yang telah membawa kasus tindak pidana pelanggaran Pemilu 2019 ini ke PN Manokwari.

Menurutnya, tuntutan 1 tahun yang diberikan JPU terhadap para terdakwa, merupakan tuntutan yang bisa dinyatakan maksimal dan sesuai perbuatan para terdakwa.

“Tuntutan itu cukup baik dan menurut saya sudah sangat maksimal sesuai perbuatan yang mereka lakukan, sehingga merugikan banyak pihak,” tandas Warinussy yang juga seorang praktisi hukum ini kepada Tabura Pos di PN Manokwari, kemarin.

Lanjut Warinussy, atas tuntutan JPU, setidaknya majelis hakim bisa mempertimbangkan secara baik kasus ini dan memberikan putusan seadil-adilnya. Harapannya, hal itu bisa memberi efek jera terhadap semua pihak supaya tidak mengulangi hal serupa untuk mencederai pesta demokrasi. [BOM-R1] 

Dibaca 202 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX