Warga Sebut ‘Dipaksa’ Membayar Terlebih Dulu Baru Diberikan SPPT | Pasific Pos.com

| 15 December, 2019 |

Warga Sebut ‘Dipaksa’ Membayar Terlebih Dulu Baru Diberikan SPPT

Papua Barat Penulis  Kamis, 04 Juli 2019 16:31 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Warga di Kampung Prafi Mulya dan Kampung Indisey, Distrik Prafi, Manokwari mengungkapkan tentang keanehan dalam proses pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang disampaikan aparat kampung.

Sebab, ungkap warga, mereka dipaksa membayar terlebih dahulu sebelum diberikan SPPT, padahal, sesuai aturannya, SPPT diberikan baru warga wajib melakukan pembayaran.

“Pemikiran saya ingin menjadi wajib pajak yang baik, makanya saya bayar dulu walau itu salah prosedur. Oleh karena itu, dari kejadian itu, warga tidak mendapat tanda bukti pembayaran sampai sekarang,” ungkap dalam sosialisasi pembayaran PBB di Gedung Serbaguna Kampung Prafi Mulya, Distrik Prafi, Selasa (2/7).

Lanjut Mujono, tidak memiliki bukti pembayaran, makanya warga sulit mengurus segala urusan terkait pembayaran PBB. Ditambahkannya, masalah itu sulit diselesaikan, karena sudah berlangsung lama, uang yang disetorkan warga, tak diketahui keberadaannya, karena ketika SPPT tahun berikut diserahkan, warga masih tercatat memiliki utang PBB.

Ia meminta Bapenda menelusuri uang yang disetorkan warga atau solusi lainnya, ada kebijakan menghapus piutang PBB, karena selama ini warga rutin membayar, tetapi setiap tahun tetap bermasalah.

“Kalau itu tidak ada solusi, kemudian pemerintah selalu mengutamakan tanda bukti, maka tidak akan selesai dan masyarakat dirugikan 2 kali, sudah membayar tetapi membayar lagi, ditambah denda,” imbuhnya.

Niken, warga lainnya menjelaskan, beberapa tahun lalu, warga didatangi petugas pajak yang ditunjuk dari kampung, karena setiap kampung ada petugas pemungut pajak yang ditunjuk. “Bukan hanya di Kampung Indisey, tapi seluruh dataran Prafi,” kata dia.

Menurut Niken, biasanya jumlah yang harus dibayar dicetak dalam SPPT, tetapi petugas pemungut pajak itu menulis angka dan tanda di bagian belakang SPPT.

“Tapi dari petugas pemungut hanya tanda tangan di bagian belakang SPPT. Itu kejadian di Prafi Mulya, karena saya masih menyimpan tanda buktinya ini, SPPT,” ungkapnya.

Ia menambahkan, meski saat ini warga membayar ke bank, masih tercatat sebagai piutang, padahal warga sudah membayar dengan bukti adanya SPPT. “Bukti pembayaran secara manual sudah ada dan petugas pemungut itu sudah menyetor ke petugas dari Bapenda. Entah duitnya ke mana, kenapa kok masih ada tagihan,” sesal Niken.

Menanggapi keluhan warga, Kepala Bapenda Kabupaten Manokwari, Muhamad Irwanto menegaskan, warga tidak boleh mengikuti apa yang disampaikan aparat kampung dalam hal ini, karena SPPT harus diterima dulu baru membayar, bukan membayar dulu baru diberikan SPPT.

“Warga harus terima yang bagian atas dan paling besar. Bagian bawah yang kecil akan dikembalikan ke Bapenda sebagai bukti SPPT sudah diserahkan ke wajib pajak. Di bagian bawah itu harus ada tanda tangan wajib pajak, sedangkan bagian atas harus ada tanda tangan dan nama petugas yang menyerahkan. Nama yang tertera harus sesuai nama petugas yang menyerahkan ke wajib pajak,” katanya.

Soal piutang, ia menjelaskan, kalau ada bukti sudah membayar, bukti itu disampaikan dan jika tidak ada bukti, maka warga perlu bersurat ke Bupati Manokwari. Nantinya, kata Irwanto, ada saksi-saksi juga disampaikan, sehingga permasalahan itu akan menjadi urusan pemerintah dan pemungut, bukan urusan wajib pajak lagi.

Dirinya mengimbau, untuk membayar PBB 2019, sementara untuk piutang yang masih ada akan dilaporkan ke Bupati berdasarkan surat yang dikirimkan warga. “Tuliskan dalam surat itu kronologisnya telah merasa bayar dengan alasan tadi dan mohon kebijakan Bupati,” terang Irwanto.

Diungkapkannya, jika tanpa bersurat, maka tidak ada dasar untuk melakukan pemutihan. Lanjut Irwanto, jika sudah bersurat, maka persoalan itu akan menjadi urusan Pemkab Manokwari dan petugas pemungut.

“Jangan lagi sekali-kali berikan uang ke petugas, hindari itu. Bayar sendiri, datang sendiri ke bank, ke Kantor Pos, serahkan uang itu, sehingga ada bukti,” pintanya seraya mengimbau, jika masih ada yang menyimpan tanda bukti pembayaran dengan tanda tangan petugas di belakang SPPT, bisa diserahkan ke Bapenda. [BNB-R1] 

Dibaca 163 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.