Papua dan Papua Barat Bakal Teken MoU Revisi UU Otsus | Pasific Pos.com

| 18 November, 2019 |

Papua dan Papua Barat Bakal Teken MoU Revisi UU Otsus

Headline Penulis  Kamis, 04 Juli 2019 15:08 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dalam waktu dekat akan melakukan penandatangan nota kesepamahan Memorandum of Undarstanding (MoU), tentang revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus).

Kerja sama tersebut diharapkan menghasilkan sebuah draft perundang-undangan baru yang merupakan penyempurnaan dari UU (otsus) sebelumnya, yang bakal habis tahun 2021 mendatang.

Demikian disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen, usai penandatanganan MoU dukungan implementasi E-Governmet serta penyerahan source code E-PPR & E-PPA antara Provinsi Papua dan Papua Barat, Rabu (3/7/2019).

Menurut Sekda, revisi UU Otsus bakal melibatkan pihak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kementerian lembaga terkait. Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan satu produk perundang-undangan yang mensejahterakan masyarakat diatas tanah Papua.

Sementara menyoal MoU dukungan implementasi E-Government dengan Papua Barat, Hery mengaku siap mensuport pengimplementasian pemerintahan secara elektronik di wilayah Papua Barat.

“Intinya keinginan Papua Barat untuk belajar dukungan aplikasi e-government di Papua ini atas rekomendasi KPK . Ini juga demi penghematan biaya daripada Pemerintah Papua Barat harus ke daerah lain.

“Yang pasti mereka ingin adopsi beberapa aplikasi utama, seperti e-musrenbang, e-perencanaan dan e-anggaran. Dan tentunya kami Pemprov Papua atas perintah gubernur siap memberikan bantuan untuk bagaimana implementasi e-government di Papua Barat itu bisa jalan,” terangnya.

Dibaca 381 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.