Selama Proses 4 Tahun, Penggugat Intervensi Tidak Pernah Keberatan | Pasific Pos.com

| 18 November, 2019 |

Selama Proses 4 Tahun, Penggugat Intervensi Tidak Pernah Keberatan

Papua Barat Penulis  Sabtu, 29 Jun 2019 13:43 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Sengketa hak cipta logo Provinsi Papua Barat dengan Penggugat, Pieter Mambor melawan Pemerintah RI cq Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat selaku Tergugat I dan mantan Gubernur Papua Barat, Abraham O. Atururi selaku tergugat II, masih terus berlanjut.

Dalam perjalanannya, Pengadilan Negeri (PN) Manokwari kembali menerima permohonan gugatan intervensi yang diajukan Jonson R. Yenu selaku Penggugat Intervensi I dan David Lawalata selaku Penggugat Intervensi II, melalui Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Barat, dimana Penina M. Noriwari, SH selaku penasehat hukumnya.

Penasehat hukum Pieter Mambor, Yan C. Warinussy, SH mengatakan, selama proses ini berlangsung sejak 4 tahun lalu, dirinya belum pernah mendengar nama para Penggugat Intervensi dalam proses hak cipta logo Provinsi Papua Barat.

“Proses ini sudah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun, mulai pemberitahuan, somasi I dan II, kami ajukan pendaftaran hak cipta ke Ditjen Kekayaan Intelektual (KI) Kemenkumham, 2 orang ini tidak pernah mengajukan keberatan secara resmi,” ungkap Warinussy kepada Tabura Pos di PN Manokwari, Jumat (28/7).

Kliennya, tegas dia, sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan kedua Penggugat Intervensi selama proses hak cipta logo Provinsi Papua Barat, bahkan cerita yang disampaikan kedua Penggugat Intervensi melalui penasehat hukum di persidangan, berbeda dengan fakta yang sebenarnya, seperti yang dituangkan dalam gugatannya.

Menurut dia, kliennya Pieter Mambor membantah apa yang disampaikan Jonson Yenu dan David Lawalata dalam materi gugatan. Dikatakannya, sebelum kehadiran pihak Penggugat Intervensi, dia bersama kliennya sudah pernah bertemu Gubenur Papua Barat, Dominggus Mandacan untuk membicarakan persoalan ini, tetapi Gubernur juga mengaku belum mengetahui sejauhmana proses gugatan berlangsung.

“Gubernur juga sudah bersedia menyelesaikan persoalan dengan kami, tetapi disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemda. Kami juga sudah bersedia mencabut gugatan, tapi karena ada gugatan intervensi yang masuk, maka perkara ini harus tetap berlanjut,” katanya.

Warinussy menyerahkan kelanjutan perkara ini ke pengadilan untuk memutuskan perkara ini. Di samping itu, pihaknya sudah menyiapkan bukti-bukti untuk menanggapi gugatan intervensi. [BOM-R1]

Dibaca 99 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.