Kakam Turun Jabatan Bukan Kesalahan Bupati, Tapi Kesalahan Sendiri | Pasific Pos.com

| 18 August, 2019 |

Kakam Turun Jabatan Bukan Kesalahan Bupati, Tapi Kesalahan Sendiri

Beri rating artikel ini
(1 Voting)

NABIRE - Kepala Kampung (Kakam) yang ada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Nabire yang sedang menjalankan tugas dan pelayanan pemerintah mengunakan dana desa tidak transparan, jujur dan terbuka terhadap masyarakat itu jangan kaget dan tidak boleh mempersalahkan bupati, tapi  sendirinya yang turun dari jabatan kakamnya.

Demikian diungkap Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos.,MAP, di sela-sela kegiatan  Turkam Selasa (25/6), bertempat di Balai Kampung Maidey di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.

“Saya datang perlu menyampaikan kepada masyarakat Makimi selama berturut-turut dua kali pemilihan Pilkada di Nabire, masyarakat Makimi sebagai tuan rumah untuk memilih saya itu saya mengucapkan terima kasih. Saya tidak akan balas tapi hasilnya Tuhan yang akan berikan berkat hidup masyarakat,” katanya.

Hingga tuntutan masyarakat juga, diakuinya, sudah dilaksanakan sepertinya, jalan, listrik dan Telkomsel, tapi kasihan masyarakat Makimi sampai hari ini tidak ada air bersih. Mudah-mudahan tahun ini air bersih  masuk di masyarakat Makimi dan program-program yang belum nanti masyarakat kita kasih waktu untuk bisa usulkan sesuai dengan kebutuhannya pada kesempatan itu juga.

Karena, kata bupati pada kesempatan itu, semua OPD dibawa. Sekarang keperluan, kebutuhan dan kepentingan bersama di masyarakat boleh disampaikan supaya mereka (OPD, red) catat. “Setiap kali saya Turkam aspirasi itu harus sampaikan mana yang sudah jawab, mana yang belum kami akan sesuaikan dan lihat, karena program pembangunan kampung itu dilaksanakan dengan dana kampung,” ungkapnya.

Pemerintah daerah yang belum menyelesaikan program pembangunan kampung itu dapat diselesaikan oleh dana kampung dan juga disini tidak ada tenaga pendidik guru serta tenaga medis harus difasilitasi atau diberi honor mereka tenaga-tenaga yang masih tinggal diluar dapat terisi dalam gaji mereka melalui dana kampung supaya guru dapat mendidik, membina anak kami dan tenaga medis dapat dilaksanakan pelayanan kepada pasien bisa berjalan baik dimana mereka bertugas.

Selanjutnya, dana desa dapat digunakan kepentingan umam bukan dana kepentingan desa itu sendiri, tapi dana desa 30% persen operasional desa, sedangkan sebanyak 70% persen untuk pembangunan desa itu sendiri. “Tidak mungkin bupati kasih 1 milyar perkampung, tapi ini program pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dikasih, maka saya selama dua periode Bupati tidak pernah potong dana desa 1% persen pun,” kata Isaias.

Ada banyak Kakam, imbuh bupati, yang salah gunakan dana itu harus digunakan secara transparansi, keterbukaan dan kejujuran terhadap masyarakat di kampung atau di distrik itu sendiri supaya masyarakat juga lihat senang dan dapat menikmati hasil dan melaksanakan kepentingan bersama itu,” pungkasnya.(modes)

Dibaca 77 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.