Masyarakat Adat Harus Dilibatkan dalam Penyusunan Peta Jalan Ekonomi Hijau | Pasific Pos.com

| 15 December, 2019 |

Masyarakat Adat Harus Dilibatkan dalam Penyusunan Peta Jalan Ekonomi Hijau

Papua Barat Penulis  Rabu, 26 Jun 2019 11:27 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari,TP - Masyarakat adat di wilayah Papua Barat harus diedukasi terkait penyusunan grand design peta jalan investasi hijau. Hal ini disampaikan Aktifis Lingkungan dari Pantau Gambut Papua Barat, Yohanes Akwan merespon penyusunan dokumen tersebut.

Dalam keterangannya, Akwan justru mempertanyakan kepentingan dari  penyusunan dokumen untuk siapa. Sebab, kata Akwan, masyarakat adat tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam penyusunan dokumen itu.

“ Kalau dokumen itu dibuat untuk mendorong ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, kenapa masyarakat adat tidak dilibatkan,” tanya Akwan saat dihubungi Tabura Pos via telephone seluler, Selasa (25/6).

Untuk itu, Ia meminta agar masyarakat adat dilibatkan dalam penyusunan peta jalan investasi hijau. Sebab, menurut Akwan, masyarakat adatlah yang mengetahui kearifan lokal masyarakat secara turun-temurun.

 “Jangan sampai nanti ada pemanfatan hasil hutan oleh masyarakat adat tiba-tiba dilarang oleh pemerintah, itu bisa menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat,” kata Akwam.

Dikemukakannya, sebelum pemerintah menggaungkan agar kelestarian hutan terjaga, sejak dahulu masyarakat adat sudah melakukan itu karena kebutuhan pangannya sebagian besar masih tergantung pada alam.

“ Selama ini, orang Papua bergantung hidup dengan kekayaan alam, tetapi masyarakat adat sering mengalami pembodohan oleh aturan pemerintahnya sendiri. Misalnya, pemerintah tetapkan kawasan konservasi yang harus dijaga akan tetapi kenyataannya bisa dimasukki investor kayu, pembukaan perkebunan Kelapa Sawit atau investor tambang,” terangnya.

Namun disatu sisi, lanjut Akwan, pemerintah masih ‘setengah  hati’ untuk membina masyarakat adat agar bisa mengelola kekayaan alamnya guna mendorong perekonomian masyarakat itu sendiri. “ Ini yang membuat masyarakat Papua masih banyak jadi penonton diatas tanahnya sendiri,” ujarnya.

Apapun program dan rencana pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, tambah Akwan, tanpa melibatkan masyarakat adat dan seluruh stakeholder lainnya tetap akan menjadi pertanyaan besar.

“ Terbuka saja, jangan kita menjadikan hutan masyarakat adat sebagai objek dari grand design untuk merauk dana dari negara Industri, program yang menyentuh masyarakat adat juga harus dipikirkan,” tandas Akwan sembari menyarankan agar penyusunan dokumen itu dilakukan dengan transparan sehingga masyarakat adat memahami maksud dan tujuan program itu. [CR46-R2]

Dibaca 165 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.