5 OPD di Nabire Terbengkalai, Proses Perkantoran Jalan di Tempat | Pasific Pos.com

| 21 September, 2019 |

5 OPD di Nabire Terbengkalai, Proses Perkantoran Jalan di Tempat

Beri rating artikel ini
(0 voting)

NABIRE - Terhitung Sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2019 ini, ada lima (5) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire tidak melaksanakan kegiatan kantor sebagaimana mestinya. Bahkan nampak pelayanan dan kegiatan pada beberapa SKPD ini jalan di tempat alias fakum.

Terbengkalainya administrasi perkantoran ini, konon kabarnya dikarenakan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang kelembagaan OPD di lingkungan Pemkab Nabire yang belum diimplementasikan, sehingga masih belum ada kejelasan apakah bergabung alias merjer atau tidak.

Sumber terpercaya kepada awak media ini, kemarin menyampaikan sejak awal tahun hingga bulan Juni ini, sekitar ada 5 OPD di lingkungan Pemkab Nabire dapat dikatakan minim dan tidak melaksanakan kegiatan kantor seperti biasa serta dapat dikatakan seperti anak ayam kehilangan induknya.

Bagaimana tidak, terang sumber dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) itu, mau buka pelayanan kepada masyarakat, anggaran atau Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dinas atau badan belum ada atau belum direalisasikan, sehingga nampak pelayanan dan kegiatan pada beberapa SKPD ini jalan di tempat alias fakum.

Lanjutnya, kelima OPD dimaksud itu, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Keperasi UKM, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Perpustakaan dan Dinas Pariwisata Budaya Kabupaten Nabire.

“Kelima OPD ini hingga kini belum menerima DPA, padahal ini sudah satu caturwulan atau sudah  bulan keenam, harap menjadi perhatian Bupati Nabire dan Sekda agar OPD tidak fakum dan kembali seperti biasa. DPA menjadi acuan bagi setiap SKPD melaksanakan kegiatan, kalau DPA belum ada bagaimana melaksanakan kegiatan,” ujar dia.

Diakhir komentarnya dan seraya berharap, semestinya tim kerja Pemda penggabungan kelembagaan OPD di lingkungan Setda Kabupaten Nabire menyampaikan hasil akhirnya yang sudah ada dan harus pula disampaikan kepada bupati agar dapat mengambil kebijakan tentang OPD terbengkalai ini, akibatnya banyak program kegiatan pembangunan yang hingga kini belum terlaksana.

Ketika hal ini akan dikonfirmasikan kepada Bupati Nabire belum dapat ditemui, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire. Wartawan media ini pun mencoba menemui dan menghubungi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire, namun hingga berita ini diturunkan pejabat berkompeten tersebut belum dapat memberikan penjelasan atau sulit untuk ditemui.(wan)

Dibaca 73 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX