Satgas Aset Papua Mulai Bekerja | Pasific Pos.com

| 18 July, 2019 |

Elysa Auri Elysa Auri

Satgas Aset Papua Mulai Bekerja

Info Papua Penulis  Selasa, 25 Jun 2019 14:45 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Menindaklanjuti hasil evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  terkait aset di Provinsi Papua. Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Aset Provinsi Papua. Bahkan tim ini sudah mulai bekerja melakukan penataan aset baik bergerak maupun tidak bergerak milik pemerintah provinsi Papua

Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri mengatakan, sebagai langkah awal pihaknya akan melakukan pembagian tugas kepada tim yang terdiri dari tim Aset Bergerak, Aset Tidak Bergerak dan Tim Aset Adminstrasi
"kita akan rapat untuk pembagian tugas dari setiap tim. Memang ini bukan hanya permintaan KPK tetapi lebih kepada keinginan pemerintah Provinsi untuk lebih menata aset ke depan," ujar Elysa kepada pers di Jayapura, Selasa (25/6).

Dia mengatakan, pemerintah Provinsi melalui Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah telah membagi aset dalam beberapa tahapan

"Jadi aset dari jaman Belanda hingga tahun 70an, itu batas waktu pelaporannya tahun 2000an, lalu tahun 2000 hingga 2012 tahapannya kita masih akan cek kembali. Sedangkan dibawah tahun 2000an, baik asetnya ada maupun tidak ada, berarti kita harus buat peraturan untuk dihapus. Sementara 2000 sampai 2012, kita akan sertakan ketentuan didalam Permendagri ( Peraturan Mendagri) sampai pada Peraturan Gubernur (Pergub) yang kita pakai sekarang," jelasnya.

Satgas aset ini diketuai oleh Sekda Papua Hery Dosinaen, dibantu para Asisten yang akan mengkoordinir baik aset bergerak dan tidak bergerak serta dibantu staff dari OPD terkait

Sebelumnya, KPK melakukan evaluasi pencegahan korupsi dan penyelamatan aset di Provinsi Papua. Hasilnya, KPK menemukan deretan masalah aset yang bernilai ratusan miliar Rupiah.

"KPK mengidentifikasi persoalan pada pengelolaan aset daerah. Hal ini hampir selalu menjadi temuan berulang serta rekomendasi penting dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dari data yang masuk sementara, diidentifikasi aset yang bermasalah atau dalam penguasaan pihak ketiga," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (20/5/2019).

Dia mengatakan kegiatan evaluasi itu digelar pada 20-23 Mei di Papua. Selain evaluasi, KPK juga disebut Febri mendorong Papua menetapkan prioritas rencana aksi tahun 2019.

"Program pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Papua meliputi 8 sektor yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan Barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, dana desa, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah," ujar Febri.

Febri juga menjelaskan permasalah aset yang ditemukan KPK di Papua. Antara lain, Di Pemkot Jayapura, 71 kendaraan dinas yang dikuasai oleh pihak ketiga, 158 tanah berupa tanah jalan, tanah jaringan atau saluran, tanah dan bangunan yang belum bersertifikat, 7 aset bermasalah berupa gedung perkantoran, pasar, sekolah, rumah sakit atau puskesmas dan tanah jalan.

Di Provinsi Papua,  Aset bermasalah yang dalam sengketa dengan pihak lain, di antaranya berupa,  Tanah berlokasi di Provinsi Papua sekurangnya senilai Rp 111 miliar, Hotel berlokasi di Provinsi Papua senilai Rp 96,5 miliar,  Tanah berlokasi di Jakarta senilai sekitar Rp 107 miliar.

Dibaca 40 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX