Pemkab Manokwari Diminta Tindaklanjuti 9 Catatan Pansus LKPj | Pasific Pos.com

| 16 September, 2019 |

Pemkab Manokwari Diminta Tindaklanjuti 9 Catatan Pansus LKPj

Papua Barat Penulis  Sabtu, 22 Jun 2019 08:37 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Panitia khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Manokwari memberikan sembilan (9) catatan untuk ditindaklanjuti oleh Pemkab Manokwari.

Pansus juga menemukan sejumlah permasalahan di beberapa OPD yang perlu mendapatkan perhatian Pemkab Manokwari.  

Hal itu terungkap dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Manokwari dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Manokwari terhadap LPKj Bupati TA 2018 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Frengky Awom, di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Manokwari, Jumat (22/6).

Dalam sidang tersebut, Ketua Pansus, Elly Wanma menyampaikan catatan-catatan dan membeberkan temuan masalah di beberapa OPD. Menurut Wanma, Pansus telah melakukan kajian terhadap LKPj Bupati Manokwari TA 2018.

Hasilnya, Pansus memberikan 9 catatan untuk ditindaklanjuti Pemkab Manokwari guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Ke 9 catatan itu, pertama; penyelenggaraan pemerintahan harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang standar pelayanan minimum untuk menghasilkan kualitas pelayanan bermutu. Berbagai persoalan muncul dalam hubungan pemerintah dan masyarakat akibat kurang baiknya pelayanan.  

Kedua, belum meratanya kualitas pendidikan di Kabupaten Manokwari serta belum terpenuhinya kebutuhan guru di beberapa daerah terpencil. Ketiga, belum meratanya dokter dan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya di daerah terpencil.  

Keempat, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka pemerintahan yang baik hendaknya memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Kelima, untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan, Bappeda sebagai leading sector perencanaan pembangunan hendaknya lebih proaktif melakukan koordinasi perencanaan bersama OPD lainnya yang didukung kebijakan bupati yang lebih tegas.  

Keenam, untuk menghasilkan suatu pekerjaan suatu proyek sesuai perencanaannya, pengawasan hendaknya lebih intensif dan aparat bertindak tegas jika tidak sesuai dengan perencanaan, pedoman, dan peraturan yang ada.  

Ketujuh, belum optimalnya pengaturan dan pencatatan status mengenai aset daerah, baik aset bergerak maupun aset tidak  bergerak. Kedelapan, belum optimal dan meratanya pengembangan destinasi wisata pada setiap kecamatan/distrik. Kesembilan, tidak efektifnya pengawasan Inspektorat terhadap pelaksanaan penggunaan APBD dan alokasi anggaran.  

Selain sembilan catatan itu, Pansus juga menemukan sejumlah persoalan di beberapa OPD. Persoalan itu ditemukan di Dinas Pendidikan, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan RSUD, Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Bagian Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.  

Wakil Ketua DPRD Manokwari, Frengky Awom mengatakan, rekomendasi dan catatan-catatan strategis dari DPRD terhadap LKPj Bupati Manokwari Tahun Anggaran 2018 yang telah disampaikan dan ditetapkan dalam keputusan DPRD Manokwari harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Selain itu, harus ditindaklanjuti secara serius oleh OPD-OPD dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran berikut.  

DPRD Kabupaten Manokwari, kata dia, tidak henti-hentinya menegaskan serta mendorong seluruh jajaran pemerintah di lingkup Pemkab Manokwari untuk senantiasa meningkatkan kapabilitas, kompetensi, dan semangat pengabdian dalam mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara riil, adil, dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari.

Usai sidang, Sekda Kabupaten Manokwari, Aljabar Makatita mengatakan, pihaknya akan menyampaikan kepada OPD-OPD terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi Pansus LKPj Bupati Tahun Anggaran 2018.

"Ini menjadi catatan bagi kami mana-mana yang perlu perbaikan kemudian menjadi catatan bagi kami, menjadi perhatian bagi kami untuk pelaksanaan APBD 2019 ke depan, " katanya.  

Dia berharap OPD yang mendapatkan catatan dari Pansus supaya memberikan respon demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat.  

Hadir pada sidang tersebut para anggota DPRD dan staf ahli DPRD, para staf ahli dan staf khusus Bupati Manokwari, para Asisten Sekda, serta pimpinan OPD lingkup Pemkab Manokwari.[BNB-R3]

Dibaca 53 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.