Ada Tanah Pemkab Manokwari yang Masih Dikuasai Pihak Lain | Pasific Pos.com

| 20 October, 2019 |

Ada Tanah Pemkab Manokwari yang Masih Dikuasai Pihak Lain

Papua Barat Penulis  Jumat, 21 Jun 2019 08:14 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari akan melakukan pendekatan persuasif dengan pihak-pihak yang menguasai tanah pemerintah. Apabila pendekatan persuasif tidak diindahkan, maka Pemkab Manokwari akan menempuh langkah hukum.

Kepala Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Manokwari, Idham Malik mengaku, pihaknya sudah menyampaikan ke mereka yang menguasai tanah pemerintah, bahkan sudah memasang plang. Namun, plang-plang itu dirusak lagi oknum tidak bertanggung jawab.

“Otomatis jika pemda ingin menggunakan tanah itu, langkah terbaik adalah menggugat pihak yang mendiaminya,” tegas Malik kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Diungkapkannya, tanah milik Pemkab Manokwari yang dikuasai pihak lain, diantaranya di Sowi Gunung, di sekitar Pospol Sowi 3, dan di belakang Bank Mandiri, Manokwari.

Ia menerangkan, tanah di Sowi Gunung dibeli Pemkab Manokwari pada 2000, sedangkan tanah di belakang Bank Mandiri, sudah diklaim pihak lain, padahal sudah ada putusan hukum tetap.

“Tanah itu kan kita sudah beli pada tahun 1997 dan itu sudah ada penyerahan. Namun, pada tahun 2000-an, ada transaksi, dimana tanah itu dijual lagi ke pihak lain dan timbullah sertifikat di situ. Masalah itu timbul karena Pemkab terlambat melakukan sertifikasi,” katanya.

Untuk itu, Malik mengaku, pihaknya akan proaktif berkomunikasi dengan masyarakat yang mendiami tanah milik pemda. Apabila komunikasinya buntu, tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan agar persoalannya cepat diselesaikan.

Ditambahkan Malik, pada 2019 ini, Bagian Pertanahan akan melakukan sertifikasi terhadap 18 bidang tanah milik Pemkab Manokwari guna memproteksi aset tanah tersebut.

Menurut dia, sertifikasi dilakukan apabila tanahnya sudah dibayarkan lunas dan anggarannya tersedia, karena ada beberapa bidang tanah yang diperoleh Pemkab dari pihak lain dengan pembayaran secara bertahap.

“Tahun ini kita ada 18 bidang tanah yang kita sertifikatkan dan kita sudah ajukan ke Badan Pertanahan,” ungkap Malik.

Dirincikannya, ke-18 bidang itu tersebar di beberapa distrik, seperti Warmare, Manokwari Barat, Manokwari Timur, dan Manokwari Selatan dengan total 332.767 meter persegi.

Malik mengaku masalah tanah memang krusial, maka pihaknya berhati-hati dalam melakukan sertifikasi. Ia menegaskan, dengan sertifikasi itu, ada pengakuan dari negara terhadap kepemilikan tanah tersebut. [BNB-R1]

Dibaca 110 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.