Tuntutan Tidak Dibayarkan, Pemilik Hak Ulayat Usir Pertamina Keluar Manokwari | Pasific Pos.com

| 17 October, 2019 |

Tuntutan Tidak Dibayarkan, Pemilik Hak Ulayat Usir Pertamina Keluar Manokwari

Papua Barat Penulis  Jumat, 21 Jun 2019 08:11 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Puluhan warga berunjuk rasa di depan Depot Pertamina, Wosi, Manokwari, Kamis (20/6) sekitar pukul 09.00 WIT. Aksi unjuk rasa ini menuntut pembayaran atas hak ulayat tanah selama 37 tahun dan pembayaran tanah seluas 41.389 meter persegi yang ditempati Depot Pertamina.

Dalam aksinya, mereka meminta PT Pertamina membayar Rp. 719,890 miliar berdasarkan 3 tuntutan. Pertama, membayar harga tanah ulayat seluas 41.389 meter persegi sebesar Rp. 413,890 milliar, denda adat atau tanah hak ulayat senilai Rp. 111 milliar selama 37 tahun, dan sewa tanah adat senilai Rp. 195 milliar selama 39 tahun.

Para pengunjuk rasa yang mengaku pemilik hak ulayat, menyebut PT Pertamina ‘pencuri’ dan meminta Pertamina segera menyelesaikan pembayaran dalam kurun waktu 12 hari, mulai 20 Juni hingga 2 Juli 2019.

Mereka mengatakan, jika Pertamina tidak segera melakukan pembayaran, maka selaku pemilik tanah adat hak ulayat akan menarik kembali lokasinya dan meminta Pertamina keluar dari Manokwari.

“Kami ke sini bukan untuk meminta, tapi kami datang untuk menuntut apa yang menjadi hak kami. Sudah 39 tahun, Pertamina Wosi di sini, tetapi pembayaran tanah hak ulayat belum dibayar. Pertamina seperti pencuri,” kata Septer Wonggor.

Sementara kuasa hukum pemilik hak ulayat, Erwin Renga, SH menjelaskan, persoalan ini sudah pernah dibawa ke Pengadilan Negeri (PN) Manokwari pada 2013. Dalam persidangan, majelis hakim sudah turun langsung untuk memeriksa tempat dan mengukur tanah.

Dirinya menjelaskan, berdasarkan putusan PN Manokwari, terbukti bahwa tanah yang disengketakan saat itu, secara keseluruhan terdapat sekitar 56.000 meter persegi.

Namun, pada 2003, Pemkab Manokwari, PT Pertamina, BPN, dan orang tua masyarakat di sekitarnya, pernah melakukan pelepasan tanah adat dan pembayaran, tetapi hanya sekitar 15.000 meter persegi.

“Pertamina mengakui, pemda mengakui bahwa ini adalah tanah masyarkat. Tahun 2003, mereka melakukan pelepasan tanah adat, tetapi ternyata tanah yang dilepaskan dan dibayarkan hanya seluas sekitar 15.000 meter persegi dari 56.000 lebih meter persegi yang ditempati Pertamina saat ini. Artinya, masih ada sekitar 41.000 meter persegi yang belum dibayar dan itu yang dituntut masyarakat saat ini,” jelas Renga.

Diungkapkannya, lokasi Pertamina meliputi Depot Pertamina, perumahan, pelabuhan yang berada di bawa dermaga, dan SPBU. Namun, kata dia, pada 2003, SPBU dan dermaga sudah dibayar sekitrar Rp. 700 juta.

“Entah bagaimana, yang dibayar hanya 15.000-an meter persegi. Apakah karena ketidaktahuan masyarakat atau bagaimana, tapi di persimpangan, kami buka semua itu dan majelis hakim turun. Ternyata, ada sekitar 41.000 meter persegi yang belum dibayar hingga saat ini dan itulah yang kami gugat di tingkat pertama,” terangnya.

Lanjut dia, majelis hakim telah mengabulkan permohonan gugatan masyarakat dan menyampaikan jika pihak Pertamina melakukan perbuatan melawan hukum, menempati lahan dan tidak melakukan pembayaran.

“Kemudian, pihak Pertamina dan pemda melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Jayapura. Namun, Pemda Manokwari melalui kuasa hukumnya sudah mencabut upaya banding. Jadi saat itu, tertinggal hanya pihak Pertamina yang melakukan upaya banding. Dalam putusan Pengadilan Tinggi, kami dikuatkan bahwa pihak Pertamina telah melakukan perbuatan melawan hukum, menguasai lahan Depot Pertamina tanpa sah,” papar Renga.

Di tingkat kasasi, jelas dia, pernyataan Pertamina menangkan gugatan, salah, karena putudan di tingkat kasasi adalah no.

Dalam putusannya, ia menjelaskan, disampaikan bahwa hakim tingkat pertama, Pengadilan Negeri tidak merincikan mana yang sudah dibayarkan dan mana yang belum dibayarkan.

“Persoalannya hanau itu, bukan berarti putusan Mahkamah Agung memenangkan pihak Pertamina. Kalau hakim agung memutuskan bahwa Pertamina atau pemda sudah membayar terhadap masyarakat, tidak ada masyarakat yang datang berkali-kali ke tempat ini,” ujarnya.

Sementara itu, pemilik tanah adat, Isak Katebu membacakan 2 poin yang disaksikan pihak kepolisian dan PT Pertamina. Pertama, PT Pertamina telah memasuki objek sengketa pada 1980 dan terhitung selama 37 tahun, PT Pertamina tidak melakukan pelepasan adat atau pembayaran sesuai tradisi adat Papua.

Sebelumnya, PT Pertamina pernah memberikan ganti rugi tanah ulayat pada 2003 seluas 15.489 meter persegi dari 56.878 meter persegi yang digugat.

Di samping itu, berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, khususnya Bab V perihal tanggung jawab sosial dan lingkungan, Pasal 74, maka ada kewajiban sosial dan lingkungan yang menjadi hak masyarakat sebagai pemegang hak ulayat dari sebagian besar tanah lokasi TBBM Manokwari yang belum diberikan ke masyarakat semenjak diduduki PT Pertamina selama 39 tahun.

Oleh sebab itu, masyarakat menuntut agar pihak PT Pertamina memberikan hak ulayat tanah itu berupa uang tunai sebesar Rp. 111 milliar dengan rincian selama 39 tahun, dimana setiap tahun terhitung Rp. 3 milliar.

Kedua, untuk harga tanah kelas 1 yang ditempati PT Pertamina dihargai Rp. 10 juta/meter dikalikan 41.389 meter persegi yang belum dibayarkan, sehingga PT Pertamina diminta membayar harga tanah sebesar Rp. 413,890 milliar.

Apabila pihak PT Pertamina menunda penyelesaian pembayaran poin 2 yang berkaitan dengan pembayaran hak ulayat dan pembayaran tanah yang ditempati PT Pertamina, maka PT Pertamina wajib membayar uang sewa tanah hak ulayat tanah selama 39 tahun, dimana setiap tahun PT Pertamina dikenakan sewa hak ulayat tanah sebesar Rp. 5 milliar atau senilai Rp. 195 milliar.

Apabila hingga 2 Juli 2019, pihak PT Pertamina tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut, maka masyarakat mengancam akan menempati lokasi PT Pertamina dan meminta PT Pertamina keluar dari Manokwari.

Usai membacakan pernyataan sikap, surat itu ditandatangani 4 perwakilan masyarakat adat, yakni Daud Mandacan, Paulus Mandacan, Yohanes Nuham, dan Sam Nuham, kemudian diserahkan ke pihak PT Pertamina yang diterima Kepala Operasional TBBM, Jeffry Makahekung. Selanjutnya, para pengunjuk rasa yang juga pemilik hak ulayat membubarkan diri secara aman dan tertib.

Sementara itu, Kepala Operasional TBBM Manokwari, Jeffry Makahekung menjelaskan, dirinya tidak bisa menjawab dan menjelaskan terkait tuntutan pembayaran hak ulayat dan pembayaran tanah yang disampaikan masyarakat. Sebab, dirinya hanya bertindak selaku Kepala Operasional dan pendistribusian BBM saja.

“Hal ini nanti akan kami teruskan ke pusat yang menjelaskan persoalan ini. Saya baru 2 tahun di Manokwari dan saya tidak tahu ceritanya dari awal seperti apa,” jelas Makahekung kepada para wartawan di Depot Pertamina, Wosi, Kamis (20/6).

Meski ada aksi unjuk rasa, ia menjamin pendistribusian dan pasokan BBM untuk masyarakat tetap aman. “Jadi, aksi ini tidak akan mengganggu operasional kita,” katanya.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Manokwari, Kompol I.G.P.N. Wiranadi mengaku, sekitar 150 personil gabungan dari Polda, Brimob, Polres, Polsek, TNI, dan internal PT Pertamina, dikerahkan untuk melakukan pengamanan.

Ia mengklaim, aparat keamanan akan melakukan pengamanan sesuai prosedur dan SOP. “Kami dari kepolisian tetap akan melakukan pengamanan, karena ini berkaitan dengan hak menyampaikan aspirasi. Selama tidak ada tindakan anarkhis, kami tidak akan mengambil tindakan, hanya melakukan pengamanan,” terang Wiranadi.

Dia mengaku, sejauh ini belum ada permintaan pengamanan dari Pertamina, tetapi pihaknya akan melakukan pengamanan berkala dengan berpatroli. “Ini juga berkaitan dengan objek vital,” tukasnya. [CR45-R1]

Dibaca 154 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.