Perbub Tentang Retribusi Sampah Diberlakukan mulai Juli 2019 | Pasific Pos.com

| 20 September, 2019 |

Perbub Tentang Retribusi Sampah Diberlakukan mulai Juli 2019

Papua Barat Penulis  Kamis, 20 Jun 2019 07:35 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Sebelum diberlakukan mulai Juli 2019, Peraturan daerah (Perda) No. 12 tahun 2011 dan Peraturan Bupati No.60 tahun 2018, tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Manokwari, kedua peraturan itu disosialisasikan kepada pengurus RT/RW di Kelurahan Wosi, Rabu (19/6).

Asisten I Bupati Manokwari, Wanto dalam penjelasannya mengatakan bahwa, kedua peraturan itu sejalan dengan program Bupati Manokwari untuk mencapai Manokwari nol sampah.

“Akan mulai diterapkan bulan Juli, kalau kita tidak segera terapkan, akan tertunda terus. Yang terkena retribusi adalah warga yang lokasinya sudah mendapat layanan dari petugas kebersihan,” ucap Wanto.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manokwari, Irwanto dalam arahannya mengatakan bahwa, kedua peraturan itu baru akan diberlakukan karena menunggu kesiapan sistem pembayaran dan juga kesiapan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai dinas teknis.

“Saat ini, sistem kita sudah siap dan mekanisme pembayaran retribusi langsung bekerja sama dengan BNI, sehingga nanti uangnya langsung masuk di Kas Daerah Kabupaten Manokwari, dan armada-armada sampah kita juga sudah disiapkan,” jelas Irwanto.

Ia berharap, dengan adanya aturan itu tidak akan ada lagi pungutan dari warga sebagai iuran sampah. Sebab, kini retribusi dibayarkan melalui kartu Bank Negara Indonesia (BNI) yang diberikan setelah warga terdaftar.

Irwanto menjelaskan, pembayaran retribusi langsung melalui rekening untuk menghindari adanya pembayaran retribusi yang dilakukan onum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan instansi terkait dan jumlah yang disetor ke kantor hanya sedikit.

Terkait pembayaran retribusi, Irwanto mengakui masih banyak warga yang belum mengerti dan memahaminya. Untuk itu, pihaknya mengajak pihak RT/RW agar menyiapkan waktu untuk bersama-sama melakukan sosialisasi kepada warga.

Ia menambahkan, sosialisasi kedua peraturan tersebut juga sudah dilakukan di Kelurahan Amban, Sowi dan Wosi dan akan berlanjut ke kelurahan lainnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Cabang BNI Manokwari, Roby Yawan menjelaskan bahwa, warga yang telah mendapat layanan kebersihan dari dinas terkait, tidak perlu khawatir karena membayar kewajibannya setiap bulan.

“Kita akan minta KTP Bapak/ibu melalui petugas RT, sehingga kami akan daftarkan nama yang bersangkutan dan kita akan memberikan kartu sebagai proses pembayaran,” jelas Yawan.

Ia menjelaskan, kartu layanan kepesertaan pembayaran retribusi, bisa diisi dengan jumlah banyak agar ke depan tidak perlu lagi melakukan pengisian karena dengan kartu tersebut di mesin EDC BNI di agen-agen otomatis akan dipotong sesuai tagihan.

Yawan berharap, warga memberikan foto kopy KTP kepada RT nya atau petugas BNI, sehingga dalam menerbitkan kartu, pihaknya dapat teratur sesuai tempat tinggal warga.

Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Manokwari, Yonadap Sraun menmabahkan, semua yang terkait pengelolaan sampah kedepan akan diserahkan ke masing masing lurah.

“Bak sampah dan motor tiga roda yang nanti akan dibeli, semuanya akan diserahkan kepada Lurah dan pengurus RT/RW untuk dikelola, sehingga kami hanya akan lakukan proses pengangkutan sampah saja mengunakan truk sampah,” jelas dia.

Untuk penempatan lokasi bak sampah sementara dan penggunaan motor tiga roda, Ia mempersilahkan kepala kelurahan dengan RT/RW merekrut karyawan sendiri namun yang bertanggung jawab. “Hal ini dilakukan karena Lurah dan RT/RW merupakan garda terdepan di tengah-tengah masyarakat, sehingga harus ikut terlibat aktif dalam menjaga kebersihan kota Manokwari,” jelas Sraun.

Terkait pendanaan, perawatan peralatan dan biaya honor petugas kebersihan di kelurahan, Sraun menjelaskan, akan dibiayai oleh DLH melalui retribusi kebersihan yang dibayar oleh warga Manokwari.

Sosialisasi dua peraturan tersebut turut dihadiri beberapa pengurus RT/RW di Kelurahan Wosi. Pihak Kelurahan Wosi meminta dinas terkait ikut mengawasi masyarakat terkait peraturan tersebut.

“Kami harap Bapak/ibu dapat datang langsung ke tengah tengah warga dan berikan penjelasan terkait peraturan ini, karena selama ini warga tahunya tidak ada biaya retribusi kebersihan. Karena ini menyangkut masalah uang jadi harus dijelaskan baik-baik, takutnya warga kurang paham dan bisa-bisa RT/RW yang disalahkan. Kami siap memfasilitasi pertemuan dengan warga,” ucap salah satu pengurus RT.

Sementara itu, menanggapi permintaan pengurus RT/RW, Kepala Bapenda Manokwari, Irwanto mengatakan bahwa pihaknya siap untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat.

“Silahkan diatur jadwalnya,” ucap, Irwanto.

Terpisah, Kepala Kelurahan Wosi, Daud Mandacan, saat dikonfirmasi usai kegiatan mengatakan bahwa, dirinya siap dan mendukung rencana tersebut.

“Kita di Kelurahan Wosi, siap untuk laksanakan aturan tersebut dan akan bantu lakukan sosialisasi kepada warga kami, sehingga kedepan Manokwari benar-benar bersih, dan jauh dari berbagai bibit-bibit penyakit,” ucap Daud.

Dalam pertemuan tersebut, peserta juga diberikan dokumen terkait Perbub nomor 60 tahun 2018 dan juga dokumen Perbup tentang mekanisme penanganan sampah, oleh DLH Manokwari.

Dari dokumen Perbub nomor 60 tahun 2018, biaya retribusi kebersihan untuk rumah tempat tinggal sebesar Rp. 50.000 per bulan, sedangkan untuk pertokoan, warung makan dan hotel, atau tempat usaha lainnya, biayanya lebih besar. [CR46-R4]

Dibaca 127 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.