Kementerian PUPR Alokasikan Rp 70 Miliar untuk Proyek Pelebaran Jalan Esau Sesa-Maruni | Pasific Pos.com

| 17 October, 2019 |

Kementerian PUPR Alokasikan Rp 70 Miliar untuk Proyek Pelebaran Jalan Esau Sesa-Maruni

Papua Barat Penulis  Rabu, 19 Jun 2019 19:01 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Saflembolo:  Pertemuan akbar akan segera digelar



Manokwari, TP - Pembangunan pelebaran jalan nasional ruas jalan Esau Sesa sampai Maruni di kabupaten Manokwari, Papua Barat mendapat dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Untuk pembangunan jalan itu, pemerintah pusat telah mempersiapkan dana sekitar Rp 70 miliar untuk membiayai pengerjaan fisik badan jalan sepanjang 21 ,84 KM.

Hanya saja, dana ini baru dapat dikujurkan setelah pemerintah provinsi (pemprov) Papua Barat dan pemerintah kabupaten (pemkab) Manokwari menyelesaikan pembebasan lahan dan ganti rugi bangunan yang terkena dampak pengerjaan pelebaran jalan Esau Sesa -Maruni menjadi 25 meter dari lebar saat ini.

“Kalau pembebasan lahan sudah tidak ada masalah lagi, kita segera melakukan kajian analisis dampak lingkungannya. Tahapan pengerjaan fisik baru dapat kita lakukan setelah pembebasan lahan tuntas, kalau bisa diselesaikan secara keseluruhan lebih baik lagi,” kata Kepala Seksi Pembangunan dan Preservasi pada Balai BPJN XVII Papua Barat, Alberth Merauje usai rapat internal di ruang rapat lantai III Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (17/6) kemarin.

Besaran alokasi dana untuk pelebaran jalan Esau Sesa- Maruni itu turut dibenarkan Kepala Dinas PUPR Papua Barat, Herry G.N Saflembolo yang terlihat mendampinggi Gubenur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandadan dalam rapat internal tersebut. Menyambut dukungan dari kementerian PUPR itu, Saflembolo mengatakan pemprov Papua Barat dan pemkab Manokwari harus secepatnya duduk bersama membahas pembagian tanggung jawab ganti rugi lahan dan bangunan serta hal lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengerjaan proyek pelebaran jalan tersebut .        

“Sejauh ini belum ada kesepatakan tanggung jawab antara pemprov Papua Barat dan pemkab Manokwari, apakah pemprov mengurusi pembebasan lahan dan pemkab Manokwari mengurusi bangunan yang harus diganti rugi atau seperti apa polanya, belum kita sepakati,” terang Saflembolo kepada wartawan di kantor Gubernur Papua Barat.

Untuk lebih mematangkan proyek pelebaran jalan ini berjalan mulus, Saflembolo juga mengungkap dalam waktu yang tidak terlalu lama pemprov Papua Barat dan pemkab Manokwari akan melakukan pertemuan akbar dengan seluruh masyarakat yang terkena dampak dari pengerjaan pelebaran jalan tersebut.

Sesuai cacatan Tabura Pos,  dalam rapat itu juga terungkap agar pengerjaan pengerjaan proyek jalan itu memperhatikan fasilitas umum lainnya seperti, jaringan listrik, jaringan instalasi Pipa PDAM dan jaringan Telkom yang berpotensi terjadinya gangguan pelayanan bagi masyarakat saat pengerjaan telah berjalan. [K&K-R2]

Dibaca 144 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.