Pemkab Manokwari Mulai Sosialisasikan Tarif Retribusi Sampah | Pasific Pos.com

| 24 August, 2019 |

Pemkab Manokwari Mulai Sosialisasikan Tarif Retribusi Sampah

Papua Barat Penulis  Jumat, 14 Jun 2019 13:58 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Pemerintah Kabupaten Manokwari mulai menyosialisasikan Perda dan Perbup Manokwari tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Lapangan Bumi Marina, Amban, Kamis (13/6).

Sosialissi yang dibuka oleh Asisten I Sekda Kabupaten Manokwari, Wanto, itu dihadiri para aparat kampung serta ketua RT, ketua RW, dan tokoh-tokoh masyarakat di Kelurahan Amban.

Sementara pembicara dalam sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah, dan BNI Manokwari.

Wanto mengatakan, sosialisasi di Kelurahan Amban merupakan yang pertama dengan maksud agar bisa menyampaikan secara lengkap mulai dari tata cara pengumpulan sampah hingga mekanisme pembayarannya.

“Dia berharap, para peserta sosialisasi dapat menyampaikan kepada masyarakat bahwa Pemerintah Kabupaten Manokwari sudah menetapkan Peraturan Daerah dan diikuti dengan Peraturan Bupati tentang pungutan sampah itu dan tadi saya bilang tetek bengeknya, artinya pemungutannya, pembayarannya dan segala macam,” ujarnya.

Menurutnya, kedua peraturan itu sudah ditetapkan sehingga disosialisasikan agar bisa segera diterapkan. Pihak BNI sendiri dilibatkan dalam sosialisasi karena pembayaran retribusi sampah akan dilakukan melalui BNI.

Sampai saat ini, kata dia, untuk pemungutan sampah secara resmi belum ada retribusi sampah. Setelah adanya perda dan perbup serta pembagian sarana pengangkutan sampah, seperti motor sampah dan arm roll (container sampah), yang akan disebar ke kelurahan-kelurahan.

Disebutkannya, dalam perbup itu khusus untuk rumah tempat tinggal, besaran retribusi sampah setiap bulan sebesar Rp 50 ribu. Untuk itu, pemerintah akan menyediakan arm roll, motor sampah untuk memudahkan warga membuang sampah. Untuk memudahkan pembayarannya tidak dilakukan secara tunai. Tetapi, menggunakan kartu yang disiapkan oleh pihak BNI.

“Menghindari supaya bapak-bapak dan ibu yang memberikan uang Rp 50 ribu itu tepat sasaran, sehingga bapak-bapak dan ibu mau tegur kami, mau marah kami, mau koreksi kami, mau protes kami, mau kritik kami, kami terima karena kami sudah menerima, memungut uang itu,” sebutnya.

Dalam sosialisasi itu, Kepala Bapenda menjelaskan mengenai tata cara pemungutan retribusi sampah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan mengenai mekanisme mengangkut dan membuang sampah. Sedangkan pihak BNI menyampaikan tata cara penggunaan kartu dalam membayar retribusi sampah.

“Karena truk itu juga perlu ganti ban, perlu oli, perlu segala macam, maka mulai bulan ini bapak-bapak dan ibu tolong kita harus pahami semua, tapi saya yakin bapak-bapak sudah paham, bahwa kita buang sampah maka kita pun juga ada kewajibannya. Intinya seperti itu, benang merahnya seperti itu,” tukasnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manokwari, M. Irwanto, bicara tentang desentralisasi pemerintahan daerah, maka butuh biaya untuk memberikan pelayanan dan melakukan pembangunan di kabupaten yang bias dipungut ada dua yakni pajak dan retribusi.

Kalau pajak bersifat memaksa, tetapi retribusi dipungut pemerintah daerah karena ada jasa atau kegiatan yang diberikan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang dinikmati orang atau badan.

“Jadi retribusi ini karena orang sudah menikmati layanan maka wajib melakukan pembayaran,” sebutnya.

Menurutnya, sesuai arahan Bupati Manokwari, sosialisasi perda dan perbup itu dilakukan setelah sarana prasarana tersedia dan mekanisme yang jelas tentang pembayaran. Tak hanya itu, sebagian uang yang dikumpulkan melalui retribusi tersebut akan dikembalikan ke karang taruna karena diberdayakan melakukan pembersihan parit atau got.

Bapenda, kata dia, bertugas mengumpulkan pajak dan retribusi yang dibayarkan masyarakat. Dalam hal ini, kata dia, pihaknya tidak bisa berjalan sendiri, tapi harus berkolaborasi dan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan perbankan.

“Kami butuh kerja sama, dukungan dari seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari, khususnya yang ada di Bumi Marina ini dapat membayarkan kontribusi ini, pelayanan sampah. Kalau bapak ibu tidak membayar, tentu operasional sampah akan berkurang,” katanya seraya menunjukan struktur dan besaran retribusi yang ditetapkan dalam Perbup. [BNB-R3]

Dibaca 90 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.