Menjadi Temuan BPK-RI, Komisi D akan Pertimbangkan Beasiswa Keluar Negeri | Pasific Pos.com

| 19 November, 2019 |

Menjadi Temuan BPK-RI, Komisi D akan Pertimbangkan Beasiswa Keluar Negeri

Papua Barat Penulis  Jumat, 14 Jun 2019 13:51 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Beasiswa keluar negeri yang dialokasikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, menjadi perhatian serius Komisi D DPR Papua Barat. Sebab, hal ini masih menjadi temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat akibat ketidakjelasan laporan pertanggungjawabannya.

Anggota Komisi D DPR Ppua Barat, Yonadap Trogea mengaku, Komisi D selaku mitra dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, akan mempertimbangkan untuk tidak lagi merekomendasikan anggaran beasiswa keluar negeri.

Ia menyebutkan, temuan BPK-RI terhadap bantuan beasiswa keluar negeri sudah terjadi sejak beberapa tahun belakangan ini, tetapi sampai 2018, belum juga diselesaikan.

Untuk itu, kata Trogea, untuk apa BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat memberi rekomendasi yang sama, sedangkan rekomendasi serupa sudah pernah diberikan.

Sebaiknya, saran dia, temuan itu ditindaklanjuti secara hukum, karena setiap tahun anggaran, beasiswa keluar negeri bertambah, tetapi masih saja menjadi temuan BPK-RI.

“Untuk apa berikan rekomendasi berulang-ulang, sebaiknya langsung ditindak. Rekomendasi saja untuk proses hukum, karena temuan itu sudah direkomendasikan BPK berulang kali,” tukas Trogea kepada para wartawan di Kantor DPR Papua Barat, belum lama ini.

Trogea menambahkan, Komisi D sudah 2 kali meminta laporan beasiswa keluar negeri dari instansi teknis, tetapi sampai BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2018, pihaknya belum menerima LHP tersebut.

“Komisi D sudah 2 kali merekomendasikan, tetapi tak membuahkan hasil positif sesuai ekspektasi. Komisi D juga sudah pernah meminta laporan soal beasiswa luar negeri, tapi sampai saat ini belum dapat, sehingga kita pun tidak mengetahui berapa anak-anak Papua lulusan luar negeri,” tandas Trogea.

Anggota Fraksi Otsus ini juga meminta Inspektorat sebagai pengawas internal Pemprov Papua Barat, bisa melakukan evaluasi.

Di samping itu, ia berharap proses lelang jabatan eselon II di lingkungan Pemprov yang sedang berjalan bisa menghasilkan kepala dinas yang baru dengan harapan bisa memperbaiki seluruh persoalan. [SDR-R1]

Dibaca 105 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.