Tahun 2018 Pendapatan Kabupaten Manokwari tidak Mencapai Target | Pasific Pos.com

| 12 November, 2019 |

Tahun 2018 Pendapatan Kabupaten Manokwari tidak Mencapai Target

Papua Barat Penulis  Kamis, 13 Jun 2019 08:58 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran (TA) 2018 kepada DPRD Kabupaten Manokwari pada sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Manokwari yang dilaksanakan di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Manokwari, Rabu (12/6).

Dalam Nota Pengantar LPKj Akhir Tahun Anggaran 2018, Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan menyatakan, merupakan LPKj tahun ketiga dalam masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari.

Muatan LPKj mencakup arah kebijakan umum pemerintahan daerah, termasuk visi dan misi Kabupaten Manokwari, pengelolaan keuangan daerah secara makro, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Menurut Bupati, penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Manokwari TA 2018 selain dibiayai melalui APBD Kabupaten Manokwari, juga didukung anggaran tugas pembantuan, anggaran sektoral dari kementerian dan pemerintah provinsi, bantuan keuangan kepada desa, serta bantuan sosial dan hibah yang diterimakan langsung kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan.

Terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018, menurutnya, saat ini masih diaudit oleh BPK. Namun demikian, dia menyampaikan secara garis besar struktur APBD Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2018 kondisi unaudited dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Dari sisi pendapatan, kata Bupati, dalam APBD TA 2018, pendapatan Kabupaten Manokwari ditargetkan sebesar Rp 1.235.208.920.903 dengan realisasi mencapai 96,43 persen atau sebesar Rp 1.191.161.179.971,67. Pendapatan itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer atau dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Untuk PAD, kata Bupati, PAD TA 2018 berhasil melebihi target yang ditetapkan yaiu sebesar Rp 90.863.070.042,97 atau mencapai 100,10 persen. Pendapatan transfer atau dana perimbangan pada TA 2018 setelah perubahan ABPD sebesar Rp 1.106475.557.119, namun hanya dapat direalisasikan 97,36 persen atau sebesar Rp 1.077.298.109.928,70. Dengan demikian, masih terdapat selisih kurang sebesar Rp 29.177.447.270,30.

“Sementara lain-lain pendapatan asli daerah yang sah hanya mencapai 61,68 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 37.878.000.000 atau hanya sebesar Rp 23.000.000.000. Dengan demikian, masih terdapat selisih kurang sebesar Rp 14.878.000.000,” sebutnya.

Dari segi pengelolaan belanja daerah, lanjut Bupati, pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah TA 2018, Pemkab Manokwari menargetkan alokasi belanja setelah perubahan APBD 2018 sebesar Rp 1.270.173.142.182. Alokasi belanja tersebut untuk membiayai belanja tidak langsung sebesar Rp 590.742.392.410,17 dan belanja langsung sebesar Rp 679.430.749.771,83. “Realisasi dari target belanja tersebut hanya mencapai 93,22 persen atau sebesar Rp 1.184.032.088.904,27,” ucapnya.

Sementara itu, dalam pengelolaan pembiayaan daerah untuk mengantisipasi surplus atau defisit anggaran pada TA 2018, ditetapkan perubahan APBD pada penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 35.464.221.279 dengan realisasi mencapai 140,23 persen atau sebesar Rp 49.730.652.646,09. Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2017.

Sementara untuk pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2018, menurutnya, pemerintah daerah menetapkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 500.000.000 untuk penyertaan modal. Akan tetapi, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 tidak terealisasi karena belum adanya kesepakatan antara Bank Papua dengan Pemkab Manokwari terkait dividen yang harus diterima Pemkab Manokwari.

“Terkait dengan SiLPA Tahun Anggaran 2018, dapat dilaporkan jumlahnya sebesar Rp 56.812.623.713,49. Jumlah tersebut merupakan sisa anggaran yang tidak dapat digunakan yang terdiri dari sisa dana lelang, setoran kembali ke kas daerah atas sisa anggaran belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan sisa kurang bayar kepada pihak penyedia jasa atau pihak ketiga,” tukasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Manokwari, Dedy S. May mengatakan, penyampaian LKPj merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sesuai UU 23/2014. Dalam penyampaian LKPj kepala daerah, kata dia, akan terlihat dan tampak secara menyeluruh pelaksanaan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan serta tugas pemantauan yang dilakukan oleh kepala daerah sebagai kepala pemerintahan dalam waktu satu tahun.

“Jadi dengan penyampaian dan pembahasan LKPj kepala daerah, pada DPRD merupakan salah satu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dari DPRD sesuai yang diamanatkan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, dia atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Manokwari menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bupati dan Wakil Bupati Manokwari beserta seluruh jajaran yang telah bekerja keras menyelesaikan LKPj dan menyampaikannya kepada DPRD Kabupaten Manokwari untuk dibahas bersama-sama dalam masa sidang II tahun 2019.

Dia juga menyampaikan selamat kepada anggota DPRD Kabupaten Manokwari terpilh periode 2019-2024. Dia mengharapkan agar anggota DPRD Kabupaten Manokwri terpilih dapat mengemban amanat rakyat dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manokwari.

“Dan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Manokwari periode 2014-2019 saat ini, saya mengajak kepada kita semua agar dapat menyelesaikan sisa agenda dewan yang masih menjadi tanggung jawab kita bersama dengan baik dan penuh tanggung jawab sebelum masa jabatan ini berakhir,” pungkasnya.

Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo, Sekda Kabupaten Manokwari, Aljabar Makatita, para anggota DPRD Kabupaten Manokwari, para pimpinan Forkopimda Kabupaten Manokwari, para Asisten Sekda Manokwari, para staf ahli Bupati Manokari, serta pimpinan OPD lingkup Pemkab Manokwari. (BNB-R3)

Dibaca 259 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.