Dewan Harap OPD Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK RI Sebelum Menjadi Temuan Mendasar | Pasific Pos.com

| 19 July, 2019 |

Dewan Harap OPD Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK RI Sebelum Menjadi Temuan Mendasar

Papua Barat Penulis  Rabu, 12 Jun 2019 06:39 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Wakil Ketua DPR Papua Barat, Roberth Manibuy, mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat yang mendapatkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R.I Perwakilan Papua Barat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LPKD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2018 agar segera menindaklanjutinya sebelum menjadi temuan dasar.

“Sebelum menjadi temuan mendasar, kami berharap OPD dapat menindaklanjuti rekomendasi dari BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintahan Provinsi Papua Barat," kata Manibuy dalam sebuah kesempatan di kantor DPR Papua Barat, belum lama ini.

Dikatakan Manibuy, dengan adanya sejumlah rekomendasi untuk OPD, menandakan bahwa BPK R.I Perwakilan Papua Barat telah melakukan pemeriksaan keuangan Pemprov Papua Barat yang meliputi, neraca keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas dan sejumlah laporan keuangan lainnya.

Kendati demikian, dirinya yakin, dari sekian banyak rekomendasi dari BPK R.I Perwakilan Papua Barat, masih bisa diselesaikan dan dicari solusi dengan cara menindaklanjuti atau pun memberikan tanggapan kepada pihak BPK.

“Apabila ada kesalahan, saya yakin masih bisa diselesaikan dengan memberikan tanggapan, mengklarifikasi dengan baik, sehingga tidak menjadi temuan yang mendasar. Artinya kalau ada kesalahan administrasi masih bisa dibenahi," ujar Manibuy.

Manibuy percaya, Pemprov Papua Barat dapat menindaklanjuti rekomendasi dari BPK R.I Perwakilan Papua Barat dan dapat melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan keuangan yang berorientasi kepada profesionaltas, proposionalias serta keterbukaan informasi.

"Suatu pemerintahan harus bisa memberikan laporan keuangan dan menggunakan keuangan sesuai kebutuhan masyarakat yang transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bersih atau good governance,” imbuhnya.

Dirinya juga mengapresiasi Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan jajarannya yang telah bekerja keras dalam memberikan laporan penggunaan keuangan, sehingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK R.I Perwakilan Papua Barat atas LHP LKPD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2018.

Menurutnya, dengan mendapatkan opini WTP lima kali berturut-turut sejak 2014, membuktikan bahwa Pemprov Papua Barat serius mengelola keuangan daerah.

Berdasarkan catatan Tabura Pos, BPK R.I Perwakilan Papua Barat telah menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Papua Barat pada 24 Mei 2019. OPD yang mendapatkan rekomendasi BPK, diberikan waktu selama 60 hari sejak LHP diberikan untuk menindaklamjutinya.

Jika dari batas waktu yang sudah ditentukan belum ada tindak lanjut maka Aparat Penegak Hukum (APH)  bisa mengambil alih rekomendasi tersebut untuk selanjutnya diproses secara hukum. (SDR-R1)

Dibaca 62 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX