Legislator Papua, Kasus Waghete Pelanggaran Hak Hidup | Pasific Pos.com

| 17 July, 2019 |

John NR Gobai John NR Gobai

Legislator Papua, Kasus Waghete Pelanggaran Hak Hidup

Beri rating artikel ini
(0 voting)

NABIRE - Anggota DPRP Papua menilai kasus penembakan yang terjadi di Waghete merupakan kasus pelanggaran hak hidup, lantaran gara-gara Rp10.000 dan pecahkan kaca mobil rakyat Deiyai tertembak peluru dengan alat negara.

Legislator Papua, John NR Gobai, dalam rilisnya yang diterima awak media ini kemarin menyebutkan, pada 21 Mei 2019 telah terjadi penembakan terhadap Melianus Dogopia dan Yulius Mote di Waghete, Kabupaten Deiyai, sebagai anggota DPR Papua kami telah melakukan pemantauan pada tanggal 23 Mei hingga 25 Mei 2019 di Waghete.

Dalam kasus ini, jelas dia, perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 1 ayat 6 bahwa perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan hilang nyawa seseorang adalah perbuatan pelanggaran HAM, karena itu dalam kasus Deiyai pada tanggal 21 Mei 2019 itu dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran hak hidup, dimana 1 Warga yaitu Yulius Mote.

Lanjut John, sesuai dengan UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dapat juga dianalisa bahwa, telah terjadi kekerasan di dua titik atau terdapat 2 TKP yang satu di Timipotu (dekat Tower Telkomsel) disitu telah terjadi penembakan terhadap Melianus Dogopia oleh oknum anggota Polisi dengan menggunakan senjata. Kedua Julius Mote, tertembak di depan Bank Papua cabang Tigi, diduga dilakukan oleh oknum anggota polisi.

Dalam penembakan di Deiyai 21 Mei 2019, tambahnya, patut diduga adanya perencanaan serta adanya target yaitu Melianus Dogopia, adanya perencanaan karena antara pemalangan oleh Melianus Dogopia dan kawan-kawan dengan datangnya oknum anggota polisi ke TKP pertama adalah 1 jam. Dalam satu jam ini sesungguhnya apa yang direncanakan oleh oknum anggota polisi, setelah adanya pengaduan dari sopir. Penembakan ini telah meluas karena terjadi di dua tempat kejadian perkara.

Sebagai anggota DPR Papua telah kami laporkan sebagai laporan awal kepada Wakil Ketua I DPR Papua, Edo Kaize, Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long, pada hari Senin, 27 Mei 2019 kemarin.

John menambahkan, kami meminta kepada pertama, pimpinan DPR Papua untuk dapat menindaklanjuti laporan ini dengan membentuk Pansus atau tim. Kedua, kepada Polda Papua diharapkan dapat memproses kasus ini sesuai dengan hukum serta tiga, Komnas HAM agar dapat melakukan penyelidikan kasus ini karena sesuai dengan UU nomor 39 tahun 1999, dalam kasus ini telah terjadi pelanggaran HAM.(wan)

Dibaca 61 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.