Ada Gugatan di MK, KPU Dogiyai Belum Tentukan Perolehan Kursi | Pasific Pos.com

| 23 August, 2019 |

Ada Gugatan di MK, KPU Dogiyai Belum Tentukan Perolehan Kursi

Beri rating artikel ini
(0 voting)

DOGIYAI - Hingga saat ini KPU Kabupaten Dogiyai belum dapat menentukan perolehan kursi dan penentuan calon terpilih. Hal ini disebabkan Karena masih ada masalah perselisihan suara peserta Pemilu di Dogiyai sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti dikatakan Ketua KPU Kabupaten Dogiyai, Andrias Gobai, melalui pesan pendeknya kepada media ini, KPU Kabupaten Dogiyai akan menunggu putusan MK. Setelah itu, lanjut Andrias, pihaknya akan mengumumkan secara resmi.

"Kepada peserta Pemilu mohon bersabar. Yang boleh umumkan sekarang adalah daerah yang tidak masalah,"ujar Andrias Gobai.

Daftar permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHP) Tahun 2019 seperti yang dihimpun dari laman mahkamah konstitusi, ada sejumlah gugatan yang berasal dari Provinsi Papua. Diantaranya, permohonan PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Papua APPP Nomor : 50-12-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, dengan pemohon Partai Amanat Nasional (PAN).

Permohonan PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Papua APPP Nomor : 112-02-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, dengan pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Permohonan PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Papua APPP Nomor : 330-09-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, pemohon Partai Persatuan Indonesia Perindo.

Permohonan PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Papua APPP Nomor : 118-03-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dengan pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Permohonan PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Papua APPP Nomor : 92-08-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dengan pemohon Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Permohonan PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Papua APPP Nomor : 147-10-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dengan pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Permohonan PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Papua APPP Nomor : 144-04-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dengan pemohon Partai Golongan Karya (Golkar).

Permohonan PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Papua APPP Nomor : 188-13-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dengan pemohon Partai Hati Nurani (Hanura).

Permohonan PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Papua APPP Nomor : 195-09-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dengan pemohon Siprianus Bunai.

Permohonan PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Papua APPP Nomor : 172-07-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dengan pemohon Partai Beringin Karya (Berkarya).

Permohonan PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Papua APPP Nomor : 188-01-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dengan pemohon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Permohonan PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Papua APPP Nomor : 295-06-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dengan pemohon Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda).

Permohonan PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Papua APPP Nomor : 193-12-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dengan pemohon Abdul Ganing, S.E.

Permohonan PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Papua APPP Nomor : 277-14-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dengan pemohon Partai Demokrat.

Permohonan PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Papua APPP Nomor : 207-20-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dengan pemohon Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Permohonan PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Papua APPP Nomor : 318-07-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dengan pemohon Partai Beringin Karya (Berkarya).

Permohonan PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Papua APPP Nomor : 242-01-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dengan pemohon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Data yang dihimpun media ini, per Sabtu (25/5) pekan lalu, MK Terima 333 Pendaftaran Gugatan Sengketa Hasil Pemilu. Menurut Jubir MK, Fajar Laksono, pihaknya sudah diterima 333 permohonan perkara perselisihan hasil Pemilu 2019 untuk DPR, DPRD, dan DPD RI.

Dari 333 permohonan tersebut, 11 di antaranya adalah pendaftar permohonan untuk sengketa hasil Pemilu Legislatif di tingkat DPD RI. Sedangkan, sisanya adalah permohonan sengketa hasil Pemilu Legislatif di tingkat DPR/DPRD RI.

Fajar mengatakan MK memperkirakan jumlah pendaftar bisa terus bertambah meskipun sudah melewati tenggat waktu pendaftaran permohonan yang ditetapkan pada Jumat (24/5) pukul 01.46 WIB.

Fajar mengatakan yang berwenang untuk menolak atau melanjutkan permohonan hingga ke pokok perkara adalah hakim konstitusi.

Tenggat waktu pendaftaran sendiri dijelaskan Fajar merupakan salah satu syarat adminitrasi agar perkara dapat dilanjutkan.

Diketahui sebetulnya untuk permohonan perkara sengketa pemilu telah dibuka MK sejak Selasa (21/5) setelah KPU mengumumkan hasil suara Pemilu 2019.

Formalnya, pengajuan pendaftaran gugatan untuk pileg ditutup Jumat (24/5) pukul 01.46 WIB dini hari tadi. Sementara untuk gugatan hasil pilpres, ditutup pada Jumat pukul 24.00 WIB.

Semalam, sebelum masa pendaftaran gugatan Pilpres ditutup, tim kuasa hukum Paslon nomor urut 02 dalam Pilpres 2019 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendaftarkan gugatan mereka ke MK. Pihak yang mewakili pendaftaran itu adalah Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, Hashim Djojohadikusumo, Andre Rosiade, dan sejumlah tim dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Tim hukum ini tiba di gedung MK sekitar pukul 22.35 WIB.

Mereka langsung menuju ruang pendaftaran yang ada di lobi bawah gedung MK. Kedatangan mereka diterima oleh panitera dan petugas pendaftaran sengketa pilpres.

Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, menyatakan ada 51 bukti yang dilampirkan dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Bukti ini di meliputi sejumlah dokumen dan keterangan saksi-saksi.

Bambang menuturkan, tak menutup kemungkinan alat bukti yang diajukan akan bertambah dalam proses persidangan. (ros/ist)

Dibaca 297 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.