BPK Berikan WDP, Ini Kata Sekda Lanny Jaya | Pasific Pos.com

| 20 November, 2019 |

Sekda Lanny Jaya, Christian Sohilait Sekda Lanny Jaya, Christian Sohilait

BPK Berikan WDP, Ini Kata Sekda Lanny Jaya

Lintas Daerah Penulis  Minggu, 26 Mei 2019 22:52 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2018.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lanny Jaya Christian Sohilait yang dikonfirmasi di Jayapura akhir pekan kemerin, menyatakan bahwa meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan sudah sangat bagus.

Menurutnya, walaupun hanya meraih opini WDP, tetapi roda pemerintahannya berjalan dengan baik, dibandingkan dengan pemerintahan yang lain dengan opini WTP tetapi pegawai masih melakukan aksi demo menuntut hak-haknya.

"WDP bukan masalah bagi kami pemerintah kabupaten Lanny Jaya. Meskipun mendapat WDP ataupun disclaimer tetapi pelayanan di lapangan berjalan baik, itu yang lebih penting," katanya.

Disisi lain yang menjadi kebanggan pemerintah kabupaten Lanny Jaya yakni, orang-orang yang duduk untuk mengelola sistem pemerintahan, baik mengenai anggaran maupun perencanaan adalah anak-anak asli Tiom, dan sama sekali tidak melibatkan konsultan.

Selain itu, kepala Organiasai Perangkat Daerah (OPD) yang ada, hanya terdapat dua orang non asli Papua, sehingga itu menjadi kebanggaan buat pemerintah Kabupaten Lanny Jaya. "Saya selalu sampaikan kepada mereka, meskipun kalian mendapat WDP tapi karena semua dikelola oleh anak-anak asli daerah, maka kamu semua sama dengan WTP di Kota Jayapura," katanya.

Sebelumnya, Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Harry Azhar Azis meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Papua untuk pro aktif dalam melakukan pendampingan terhadap pemerintah kabupaten yang masih menerima opini WDP dan disclaimer atas laporan keuangan pemerintah daerah.

"Meskipun berdasarkan undang-undang tugas BPK hanya untuk memerika saja, tetapi kami ingin ada bantuan teknis konsultasi kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan anggaran,"

"Intinya, BPK Papua harus mendorong dan memberikan pendampingan untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah, terutama daerah-daerah yang masih menyandang predikat disclaimer dan WDP," kata Harry Azhar.

Dibaca 151 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.