5 Bulan, Dinas P3AKB Manokwari Terima 16 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan | Pasific Pos.com

| 16 October, 2019 |

5 Bulan, Dinas P3AKB Manokwari Terima 16 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Papua Barat Penulis  Rabu, 22 Mei 2019 10:35 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Pada tahun 2019 ini, sudah terjadi 16 kasus kekerasan terhadap perempuan dan didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).   

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, an KB (Dinas P3AKB) Kabupaten Manokwari, Maria Rumere kasus itu sudah dilaporkan dan kebanyakan pelakunya adalah sang suami sendiri.

“Memang ada yang menikah sah, maka masuk kategori KDRT, tapi kalau belum nikah sah itu penganiayaan. Kalau penganiayaan itu kecil, KDRT itu yang banyak,” ujarnya.

Terkait faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan, menurut dia, minuman keras (miras) dan perselingkuhan. Terkait perselingkuhan, itu dipengaruhi pula oleh perilaku setiap pribadi.

“Artinya ketika dia sudah berumah tangga, seharusnya bertanggung jawab atas rumah tangga yang dibangun. Mau kekurangan maupun kelebihan, itu kan kembali ke suami istri supaya kehidupan keluarga bisa berjalan dengan baik. Kemudian kebutuhan terpenuhi atau tidak itu kembali pada suami dan istri,” ujarnya.

Namun, menurutnya harapan itu tak seindah fakta. Sebab, kadang suami pada saat tertentu “menoleh ke tempat lain”, sehingga meninggalkan istri dan anak. Padahal, jika berpegang teguh pada janji perkawinan, bisa diminimalisasi.

Dia menganjurkan jika terjadi masalah keluarga duduk bersama untuk menyelesaikannya, dan bukan meninggalkan keluarga. “Harus ada dan duduk bersama untuk menyelesaikan bukan pergi meninggalkan keluarga. Karena dari perkawinan itu ada anak. Anak yang menjadi tanggung jawab keduanya, suami dan istri. Kalau suami meninggalkan istri dan anak berarti dia juga melanggar UU Perlindungan Anak,” tegasnya.

Dia mengemukakan, kondisi kehidupan keluarga juga berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Jika anak hidup dalam keluarga yang berantakan, dapat berpangaruh pada masa depan anak.

“Perilakunya ke depan pasti bermasalah. Anak akan mengalami masalah dalam tumbuh kembang. Artinya, berpengaruh pada psikis, jadi mungkin bersosialisasi dengan masyarakat malu karena bapak-ibunya bercerai. Mungkin mau ke sekolah malu akhirnya tidak mau ke sekolah. Bisa jadi seperti itu,” terangnya.

Tak hanya itu, menurut Rumere, tidak menutup kemungkinan suatu saat anak juga akan berontak karena kehidupan keluarga yang berpisah bisa menjadi pelajaran negatif bagi anak dan ketika besar anak bisa melakukan kekerasan.

“Karena KDRT, selain suami meninggalkan, tapi mungkin setiap hari melihat orangtuanya berkelahi ketika berumah tangga pun itu akan menjadi contoh. Artinya contoh yang salah yang akan diikuti oleh anak,” sebutnya.

Untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, khususnya KDRT, pihaknya akan melakukan sosialisasi. Namun, untuk tahun ini sosialisasi belum dilaksanakan.

Selain itu, pihaknya juga telah membentuk tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 12 kelompook di tingkat kampung. Untuk PATBM pun tahun ini ada program tapi belum berjalan.

“Jadi sosialisasi tetap kita laksanakan supaya yang tidak tahu bisa menjadi tahu, terkait masalah KDRT. Sebab, kadang-kadang ada yang tidak tahu. Sebagai pelaku, kadang tidak menyangka kalau dia berperilaku seperti itu ada hadapi tindakan hukum yang diterima. Ada yang sebagai korban tidak tahu kalau mengalami seperti itu. Jadi, kadang kala mengalami kekerasan tapi diam saja di rumah, tidak melaporkan untk mendapatkan pendampingan karena tidak tahu,” tukasnya. (BNB-R3)

Dibaca 103 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.