SKK Migas Wilayah Papua-Maluku Gelar Diskusi Perdasus DBH Migas | Pasific Pos.com

| 23 October, 2019 |

SKK Migas Wilayah Papua-Maluku Gelar Diskusi Perdasus DBH Migas

Papua Barat Penulis  Selasa, 21 Mei 2019 10:41 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – SKK Migas Wilayah Papua-Maluku mengadakan diskusi implementasi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) untuk kesejahteraan rakyat Papua di Swiss-Belhotel Manokwari, Senin (20/5).

Kepala SKK Migas Wilayah Papua-Maluku, Rinto Pudyantoro menjelaskan, pertemuan dan diskusi untuk menindaklanjuti implementasi Perdasus DBH Migas, kemudian ke kabupaten-kota sebagai penghasil, lebih khusus lagi ke masyarakat.

Diungkapkannya, selama ini pembagian DBH Migas di Indonesia masih mengacu pada UU No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2005, dimana untuk pembagian minyak, persentasenya 85 persen untuk Pemerintah Pusat dan 15 persen untuk pemerintah daerah. Sementara untuk pembagian gas, lanjut dia, persentasenya, 70 persen untuk Pemerintah Pusat dan 30 persen untuk pemerintah daerah.

Ia menerangkan, pembagian DBH Migas dengan mengacu pada UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 5 Tahun 2005, secara umum berlaku untuk kabupaten dan kota di Indonesia selaku penghasil migas.

Namun, kata dia, dengan adanya Otonomi Khusus (Otsus) dan berdasarkan Undang-undang Otsus, maka pembagiannya di balik, dimana untuk minyak sebesar 15 persen untuk Pemerintah Pusat dan 85 persen untuk pemerintah daerah.

“Sedangkan untuk gas, 70 persen pemerintah daerah dan 30 persen untuk Pemerintah Pusat. Jadi, yang minyak untuk daerah ada selisih tambahan 55 persen, sedangkan gas ada tambahan selisih 40 persen, sehingga diskusi Perdasus tentang DBH Migas ini untuk membahas yang tambahan 55 persen dan 40 persen, cara pembagiannya ke pemerintah provinsi, kabupaten dan kota,” papar Pudyantoro.

Dikatakan Pudyantoro, pembentukan Perdasus tentang DBH Migas sudah tepat sebagai acuan pembagian DBH Migas ke kabupaten dan kota maupun masyarakat, karena di dalam UU Otsus tidak mengatur secara detail sampai ke bawah.

“Ini supaya DBH Migas betul-betul dirasakan sampai ke daerah penghasil Migas, sehingga misalnya SKK Migas ke Bintuni, Sorong, dan Raja Ampat, ada tambahan DBH Migas dan ada penghasil migas di sana,” jelasnya.

Menurutnya, pembagian DBH Migas ke pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sebagai penghasil merupakan salah satu dari 12 manfaat kehadiran SKK Migas di daerah penghasil migas.

Berdasarkan catatan Tabura Pos, Perdasus tentang DBH Migas sudah ditetapkan DPR Papua Barat, Maret 2019 lalu.

Dari pantauan, tampak hadir dalam diskusi ini, Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, Rektor Unipa, Jacob Manusawai, Kepala SKK Migas Wilayah Sumatera Utara, Alvian, Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Papua Barat, John Tulus, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat, Roberth K.R. Hammar, Sekda Kabupaten Raja Ampat, Yusuf Salim, staf ahli Bupati Sorong, Suroso dan instansi teknis terkait lain. [SDR-R1]

Dibaca 146 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.