Bapenda Sedang Susun Pergub Retribusi Kekayaan Daerah | Pasific Pos.com

| 17 October, 2019 |

Bapenda Sedang Susun Pergub Retribusi Kekayaan Daerah

Papua Barat Penulis  Selasa, 14 Mei 2019 18:13 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP ­– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua Barat mendorong adanya peraturan gubernur (pergub) tentang retribusi kekayaan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.

Kepala Bapenda Provinsi Papua Barat, Charles Hutauruk mengaku, hanya Pemprov Papua Barat yang belum menjalankan retribusi organisasi perangkat daerah (OPD).

Untuk itulah, Hutauruk mengaku, pihaknya sedang menyusun pergub tentang retribusi kekayaan daerah. Dijelaskannya, retribusi merupakan implementasi dari layanan yang dibebankan pembiayaannya terhadap penerima layanan dan layanan itu dilakukan OPD.

Ia mengungkapkan, belum adanya penataan struktur OPD dengan baik, siapa yang mengoptimalkan aset tersebut dan tata cara lainnya, sehingga sekarang hanya 1 atau 2 OPD yang baru melakukan retribusi kekayaan daerah.

“Sementara ini kami lagi mencoba menginventarisir potensi yang ada di OPD untuk mengoptimalkan nasibnya retribusi supaya ada variasi pendapatan dengan harapan tidak ada pendapatan dari sisi pajak daerah saja,” jelas Hutauruk kepada para wartawan di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (13/5).

Dengan adanya pergub tentang retribusi kekayaan daerah, sambung dia, akan ada variasi pendapatan daerah, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Papua Barat tidak hanya dari sisi pajak daerah yang dikelola Bapenda, tetapi juga retribusi dan lain-lain pendapatan yang sah.

Lanjut Hutauruk, untuk lain-lain pendapayan yang sah sudah dimasukkan dalam program legislasi daerah (prolegda) sebagai investasi pemerintah daerah.

“Raperda investasi daerah ini bukan investasi dari luar yang masuk, tetapi bagaimana kebijakan dan pengaturan tentang investasi pemda provinsi sendiri, karena ada periode waktu di mana uang tunai nganggur yang bisa digunakan untuk mendapat penghasilan lainnya. Nah, di daerah-daerah lain di Indonesia sudah melakukan hal itu, termasuk penyertaan modal tidak termasuk kepemilikan, tetapi kita ingin menyertakan modal di bawah 50 persen untuk saham-saham yang berpotensi dan tidak hanya di Papua saja supaya uang itu hidup dan dapat berkembang biak,” papar Hutauruk. [FSM-R1]

Dibaca 213 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.