Pasif, Alasan Penerima Hasil Pungli Dana Taktis Tak Menjadi Tersangka | Pasific Pos.com

| 16 September, 2019 |

Pasif, Alasan Penerima Hasil Pungli Dana Taktis Tak Menjadi Tersangka

Papua Barat Penulis  Senin, 13 Mei 2019 10:03 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Penasehat hukum terdakwa, Niken N. Ramadhanti (26 tahun), Mardin, SH, MH dan Fouddin Wainsaf, SH berharap majelis hakim Pengadilan Tipikor Papua Barat di Manokwari membebaskan kliennya dari dakwaan tindak pidana pungutan liar (pungli) di Kantor BPN Kota Sorong, Maret 2018 silam.

Mardin mengungkapkan, berdasarkan fakta dalam persidangan, kliennya hanya korban dari kebijakan yang diterapkan Kepala BPN Kota Sorong untuk memungut dana taktis dari para pemohon PPAT.

“Sangat jelas bahwa penetapan tersangka atas kasus ini ada unsur keberpihakan untuk melindungi orang-orang tertentu yang secara fakta juga ikut menikmati aliran dana taktis,” kata Mardin kepada Tabura Pos di Pengadilan Negeri (PN) Manokwari, Jumat (10/5).

Dijelaskannya, yang menjadi pokok penting dalam perkara yang harus diperhatikan majelis hakim, bahwa Niken Ramadhanti hanya bawahan yang menjalankan perintah Kepala BPN Kota Sorong, karena itu kewajiban dan tanggung jawab terdakwa selaku bawahan.

Di samping itu, ungkap Mardin, kliennya secara lisan sudah pernah meminta pengunduran diri dari jabatan selaku Bendahara Penerimaan, karena menyadari pengumpulan dana taktis adalah perbuatan haram yang melanggar norma-norma agama dan melanggar aturan undang-undang, tetapi niat baik itu tidak disetujui Kepala BPN Kota Sorong.

Oleh sebab itu, Mardin meminta majelis hakim bisa mempertimbangkan untuk memberi hukuman seringan mungkin terhadap terdakwa, mengingat kliennya masih memiliki tanggung jawab selaku seorang ibu dan masih sangat muda untuk menjalani kehidupannya.

“Intinya, klien kami sudah mengakui segala perbuatan dan mengaku bersalah di hadapan majelis hakim. Sekiranya pemohonan kami dapat dijadikan pertimbangan majelis hakim,” ujar Mardin.

Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Sorong, Imam Ramdoni, SH menilai, penetapan Niken Ramadhanti dan Salomo Pangabean sebagai terdakwa dalam perkara ini sudah sesuai unsur keterlibatan dan peranannya dalam melakukan pungutan dana taktis di BPN Kota Sorong.

“Bisa saja kita mengembangkan kasus ini dan menahan pihak-pihak yang ikut menerima uang hasil pungutan dana taktis, tetapi perlu ada koordinasi lebih dulu dengan Satgas Saber Pungli Polres Sorong Kota,” tambah Ramdoni kepada Tabura Pos di PN Manokwari, Jumat (10/5).

Dicecar alasan pihak Kejari Sorong menyatakan berkas perkara lengkap, padahal penyidik kepolisian tidak menetapkan orang-orang yang ikut menikmati dana taktis sebagai tersangka, ia menerangkan, dalam substansi penyidikan, yang memiliki peran penting dan aktor dalam perkara ini hanya ada 3 orang, yakni Kepala BPN Kota Sorong, almarhum, F. Richard Nussy, Niken Ramadhanti, dan Salomo Pangabean.

Menurut dia, peran dari nama-nama yang ikut menerima hasil pungutan dana taktis bersifat pasif, karena hanya ikut menikmati hasil, tetapi tidak berperan aktif melakukan penarikan dana taktis.

“Hanya 3 orang ini yang terlibat langsung dan mengelola dana taktis. Peran mereka sangat jelas, sehingga ditetapkan sebagai tersangka,” tukas Ramdoni. [BOM-R1]

Dibaca 116 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX