Pembentukan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tunggu Rekomendasi Mendagri | Pasific Pos.com

| 26 August, 2019 |

Pembentukan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tunggu Rekomendasi Mendagri

Papua Barat Penulis  Senin, 13 Mei 2019 09:58 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Rencana peleburan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Papua Barat ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dari sisi kelembagaan sudah diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku.

Kepala Biro Organisasi Setda Papua Barat, Supriatna Djalimun ketika dikonfirmasi membenarkannya, bahwa pihaknya telah menyelesaikan kriteria dan syarat peleburan suatu lembaga pemerintahan.

Hanya saja, lanjut dia, dari sisi legalitasnya yakni Perda tentang Peleburan Dinas Perumahan masih menunggu. “Regulasi peleburan dinas perumahan ini, “Apakah sudah dibuat Biro Hukum atau belum, ataukah sudah ditandatangani gubernur atau belum. Ini sudah menjadi ranah Biro Hukum. Dari sisi kelembagaan kami sudah selesaikan apa yang menjadi tugas kami, tinggal legalitasnya saja,” ujar Djalimun kepada Tabura Pos di halaman kantor Gubernur Papua Barat di Arfai, Jumat (10/5).

Labih lanjut Djalimun menjelaskan, apabila dokumen perdanya telah ditandatangani oleh kepala daerah  maka akan dilanjutkan dengan pelantikan pejabatnya.

“Selama belum ada perda dan belum ada pejabat yang dilantik, maka lembaga yang lama masih tetap berjalan sembari menunggu regulasi dan pejabat yang dilantik,” terangnya.

Terkait dengan pembentukan Biro Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Setda Papua Barat dari sisi kelembagaannya sudah diselesaikan.

Hanya saja, masih menunggu surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri). “Kami sudah buatkan dan sudah selesaikan pembuatan Peraturan Gubernur (Pergubnya) dan sekarang kita masih menunggu rekomendasi dari Mendagri,” ucapnya.

Terkait hasil penilaian sesuai kriteria untuk pembentukan Biro Pengadaan Barang dan Jasa di lingkup Setda Papua Barat, Djalimun menerangkan bahwa kriterianya harus diatas nilai 800.   “Kalau nilainya diatas 800 maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa membawahi 3 bagian, kalau di bawah 800 hanya bisa dibentuk 2 bagian. Dari hasil penilaian sesuai kriteria pembentukan biro, kita sudah mencapai nilai 800 sehingga dapat dibentuk 3 bagian,” terang Djalimun.

Disinggung soal indicator penilaiannya untuk mencapai 800, sebut dia ada 7 indikator, diantaranya jenis pengadaan barang dan jasa yang dilelang, jumlah pejabat fungsional yang memiliki sertifikat, nilai pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD dan APBN, serta kriteria lainnya.

“Dengan demikian, Biro Perlengkapan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua Barat saat ini akan berupaya dan terlepas dari Biro Perlengkapan menjadi Biro Pengadaan Barang dan Jasa dengan membawahi tiga bidang,” pungkasnya. [FSM-R3]

Dibaca 83 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX