APIP Papua Barat Sita Aset Senilai Rp. 7,5 Miliar Lebih | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

APIP Papua Barat Sita Aset Senilai Rp. 7,5 Miliar Lebih

Papua Barat Penulis  Senin, 13 Mei 2019 09:56 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Aparat Pegawai Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Papua Barat telah menyita aset pihak ketiga dan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat senilai Rp. 7,5 miliar lebih.

Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat, Sugiyono mengakui jika pihaknya sudah menyita aset pihak ketiga dan salah satu OPD yang mengakibatkan kerugian daerah dengan total Rp. 7,5 miliar lebih.

Dirincikannya, penyitaan aset itu berupa lahan seluas 11.000 meter persegi atau 1,1 hektar di Bekasi, Jawa Barat milik pihak ketiga, Yayasan Papua Jerman dengan nilai lahan Rp. 4 miliar lebih, dimana lahannya sangat produktif.

Selain itu, kata dia, banyak sertifikat aset milik pihak ketiga yang sudah dihimpun, tinggal dieksekusi saja. “Ada juga penyitaan aset berupa lahan di lingkungan Pemprov Papua Barat miliki salah satu OPD yang terdapat temuan yang mengakibatkan kerugian daerah. Makanya, kami melakukan penyitaan asetnya, lahan seluas 3,5 hektar,” kata Sugiyono kepada para wartawan di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, pekan lalu.

Ditanya tentang kronologis kasus di OPD yang asetnya disita, ia menjelaskan, OPD itu membeli lahan ke orang yang bersangkutan, tetapi ada dugaan mark up senilai Rp. 3,5 miliar dan tidak bisa mengembalikan kerugian daerah, sehingga pihaknya menyita lahan tersebut. “Ini untuk menyelamatkan kerugian daerah,” tandasnya.

Mengenai batas waktu pengembalian kerugian daerah dari pihak ketiga, Sugiyono menerangkan, pihaknya memberikan waktu selama 3 bulan dan ketika mereka tidak menyetorkan kerugian daerah, maka pihaknya akan melakukan pelelangan. “Kami sudah dapat surat kuasa dari mereka untuk melakukan pelelangan,” tandas Kepala Inspektorat.

Ia menyebut, secara keseluruhan ada 2 aset yang disita, sedangkan aset lain masih dalam proses dan aset itu sangat banyak dan tetap akan dilakukan penyitaan. Di samping itu, kata dia, pihak ketiga yang sudah menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM), tetapi tidak menyeyorkan kerugian daerah, maka asetnya akan disita.

“Sebenarnya target kita cukup banyak, tetapi kalau memang mereka ada niat baik untuk mengembalikan kerugian daerah, mereka akan aman. Intinya, bagaimana mereka bisa mengembalikan kerugian daerah ke kas daerah,” pungkas Sugiyono. [FSM-R1]

Dibaca 61 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.