Tim Rencana Aksi Studi ATM di Provinsi Papua | Pasific Pos.com

| 17 October, 2019 |

Tim Rencana Aksi Studi ATM di Provinsi Papua

Papua Barat Penulis  Jumat, 10 Mei 2019 10:21 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Pasca pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, bulan lalu. Pemprov Papua Barat menindaklanjutinya dengan melakukan studi ATM (Amati, Tiru, dan Modivikasi) ke Provinsi Papua dalam rangka melihat pelaksanaan e- government.

Koordinator Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, Pemprov Papua Barat, Musa Kamudi mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan tim rencana aksi program Pemberantasan Korupsi terintergrasi di Provinsi Papua.

“Pertemuan ini untuk melihat pelaksanaan e-government misalnya, bagaimana proses e-planing, e-budgedting, masalah perizinan, dan masih banyak hal yang kemarin kami lihat di Jayapura. Artinya, kami melihat dan meniru, apa yang menjadi kekurangan kami bisa kami ambil dan diterapkan di Pemprov Papua Barat, karena dengan e-government ini banyak keuntungannya,” kata Kamudi kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (9/5).

Menurut dia, dengan pelaksanaan e-government tersebut, jika ada hal-hal yang masuk tanpa melalui tahapan dan program yang sudah berjalan, dengan sendirinya akan ketahuan. “Kalau ada ‘program atau proyek siluman’ otomatis akan ketahuan dengan sendirinya,” terang Kamudi.

Asisten I Bidang Pemerintah Setda Papua Barat ini menambahkan, pelaksanaan studi ATM akan diikuti Bappeda Papua Barat, BPKAD, Inspektorat, Dinas Infokom, dan PM-PTSP. Diketahui, banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemprov Papua dimana sebelumnya mereka juga melakukan studi tiru atau ATM di Provinsi Surabaya, dan Joyjakarta.

“Studi ATM terkait e-government pernah kami lakukan di Sumatera Utara dan Surabaya tetapi belum diterapkan. Sehingga kita putuskan kalau Papua bisa kenapa Papua Barat tidak bisa. Karena Papua merupakan kakak kita, maka ade harus belajar dari Kakak saja. Kami memilih Provinsi Papua agar biayanya murah, mereka sangat merespon baik, dan pada saat itu semua organisasi perangkat daerah di pemprov Papua hadir dan mereka siap membantu kita untuk saling melengkapi,” tandas Kamudi [FSM-R3]

Dibaca 95 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.