Dinas PKP akan Kesulitan Dana Operasional Pengelolaan BBI Masni | Pasific Pos.com

| 13 November, 2019 |

Dinas PKP akan Kesulitan Dana Operasional Pengelolaan BBI Masni

Papua Barat Penulis  Kamis, 09 Mei 2019 11:51 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Balai Benih Ikan (BBI) yang berada di Distrik Masni yang selama ini dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat dalam waktu dekat ini akan diserahkan kepada Pemkab Manokwari.

Namun, Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan (Dinas PKP) Kabupaten Manokwari mengaku masih kesulitan terkait dana operasionalnya.

Kepala Dinas PKP Kabupaten Manokwari, Albert Simatupang mengatakan, keberadaan BBI di Sembab, Distrik Masni, selama ini dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat. Namun, sesuai hasil kesepakatan dari Rakornis Bidang Perikanan beberapa bulan yang lalu, ada petunjuk dari Kementerian Kelautan dan Perikanan agar Januari-Juni 2019, provinsi sudah harus menyerahkan seluruh aset yang dikelola provinsi ke kabupaten/kota.

“Salah satunya untuk kita BBI di Distrik Masni,” sebutnya kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, Rabu (8/5).

Terkait itu, kata dia, pihaknya sudah melakukan audiens dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat untuk menyiasati penyerahan BBI bulan Juni nanti dengan konsekuensi dari penyerahan tersebut.

“Jadi ada konsekuensinya. Penyerahan itu dilaksanakan Juni, sementara anggaran tahun 2019 sudah berjalan. Sementara dari dinas perikanan provinsi hanya mengalokasikan anggaran untuk BBI untuk Januari-Juni, baik pakan, listrik dan sebagainya,” ungkapnya.

Untuk itu, kata dia, untuk bulan Juli-Desember 2019 akan menjadi tanggung jawab Pemkab Manokwari. Padahal, Dinas PKP tidak mengalokasikan anggaran di DPA terkait operasional BBI.

“Oleh karena itu kami akan menyiasati itu, di mana kami ajukan operasional kami di BBI ke provinsi. Mungkin ada dana sharing dari mereka, bagi dua. Tapi untuk staf baik ASN maupun honorer masih tetap gajinya ditanggung provinsi untuk Juli-Desember,” ujarnya.

Menurutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat belum menjawab permintaan itu karena masih harus berkoordinasi dulu dengan Inspektorat Papua Barat. Sebab, jika sudah diserahkan ke Pemkab Manokwari seluruh operasionalnya akan menjadi tanggung jawab Pemkab Manokwari.

“Kami juga akan menyiapkan waktu untuk bertemu dan melaporkan hal itu kepada Pak Bupati. Jadi kalau ditotal ada sekitar Rp 900 juta untuk kebutuhan di BBI selama enam bulan, Juli-Desember 2019. Itu kotornya, kalau bersih hampir Rp 800 juta. Tapi kalau upah tenaga honor dan ASN menjadi tanggung jawab provinsi, maka masih bisa berkurang menjadi Rp 600-an juta,” ungkapnya.

Hal itu, katanya, akan diusulkan pada perubahan anggaran karena anggaran induk 2019 sudah berjalan. “Itu kendala bagi kami, kebutuhan operasional Juli-Desember mau tidak mau kita harus upayakan karena amanat UU dan sudah diperintahkan gubernur untuk diserahkan bulan depan,” sebutnya.

Bila sudah diserahkan ke pemkab Manokwari, lanjutnya, BBI akan dikelola oleh bidang perikanan termasuk penempatan tenaga-tenaga honornya. “Luas lahan BBI kita belum tahu. Dalam waktu dekat sesuai kesepakatan, sebelum penyerahan provinsi dan kabupaten akan turun ke lapangan cek aset yang ada supaya dituangkan dalam berita acara. Penyerahan nanti akan dihadiri oleh gubernur dan bupati,” tukasnya.[BNB-R3]

Dibaca 94 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX