Pemprov Papua Barat Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan | Pasific Pos.com

| 20 January, 2020 |

Pemprov Papua Barat Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Papua Barat Penulis  Jumat, 03 Mei 2019 08:50 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Dari Peringatan Hardiknas 2019



Manokwari, TP – Dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Papua Barat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat diperhadapan dengan berbagai tantangan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di wilahah Papua Barat, pasca pelaskanan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani mengatakan, kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) didapati realita tenaga guru honorer yang selama ini direkrut kepala sekolah dan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) di SK-kan oleh kepala sekolah.

“Nah, kalau tenaga honorer ini di SK kan kepala sekolah dan kalau dibayarkan oleh Gubernur, maka akan menimbulkan pertanyaan. Ini menjadi temuan selama ini dan kemudian kita telah sepakati bahwa ada di selesaikan di tingkat kabupaten,” kata Lakotani kepada wartawan usai memimpin upacara bendara Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2019 di lapangan apel kantor Gubernur Papua Barat, Kamis (2/5).

Dikatakan Lakotani, agar tidak terjadi kevakuman dan proses belajar mengajar tetap berjalan sebagaimana mestinya, maka sama dengan tahun anggaran 2019 akan tetap dialokasikan untuk dibayarkan dari provinsi.

“Ini barang kali membutuhkan diskresi khusus oleh gubernur untuk memastikan tidak terjadi kevakuman atau proses pelajar mengajar di tingkat SMA/SMK di kabupaten kota tetap berjalan normal. Inilah bagian upaya kita dalam memastikan proses penyelenggaran pendidikan di Papua Barat dapat berlangsung dengan baik dan maksimal,” terang Lakotani.

Orang nomor 2 di jajaran Pemprov Papua Barat ini mengakui secara umum terkait dengan kondisi geografi Papua Barat serta sebaran tenaga pendidikan di daerah-daerah terutama daerah pinggir, terpencil dan terluar, memang masih memprihatinkan.

Dengan demikian, kata dia, Pemprov Papua Barat, telah bersepakat dengan bupati dan walikota dapat mendata persebaran tenaga guru dan tenaga honorer sesuai kondisi riil di wilayahnya masing-masing, mulai dari tingkat sekolah PAUD hingga SMA/SMK.

Lanjut Lakotani, data-data tersebut akan menjadi acuan, baik bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota serta Provinsi mencari solusi serta dapat melihat kuota yang ada dalam pengangkatan tenaga guru.

Disinggung upaya dan langkah-langkah Pemprov dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Papua Barat, terang Lakotani, ada sejumlah langkah-langkah yang akan ditempuh.

“Langkah-langkah yang kita tempuh dan barangkali tergambarkan, dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik, ada sejumlah kursus yang akan dilakukan LPMP serta ditopang oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Tetapi juga dalam Raker Bupati kami juga sudah bersepakati agar alokasi anggaran di bidang pendidikan harus dinaik sesuai amanat pendidikan untuk mendongkrat dunia pendidikan di Papua Barat,” tandas Lakotani. [FSM-R4]

Dibaca 137 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik