Kewenangan Pembagian Paket 70 Persen di Kabupatan dan Kota | Pasific Pos.com

| 20 September, 2019 |

Kewenangan Pembagian Paket 70 Persen di Kabupatan dan Kota

Papua Barat Penulis  Jumat, 03 Mei 2019 08:50 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, telah melakukan kesepakatan bersama sejumlah kepala daerah se Provinsi Papua Barat dalam pemberdayaan, penghormatan dan perlindungan hak-hak terhadap kontraktor asli Papua.

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani mengatakan, pemberdayaan terhadap kontraktor asli Papua menjadi salah satu poin yang sudah dibahas dalam Rapat Kerja (Raker) Kepala Daerah se Provinsi Papua Barat di Kabupaten Sorong Selasa (Sorsel), beberapa waktu lalu.

“Kami sudah langsung minta kepada para bupati maupun walikota bahwa, kepala daerah segera mendata secara benar jumlah kontraktor asli Papua di kabupaten dan kota. Lalu, dalam tahun berjalan para bupati dan walikota akan mengakomodir mereka dalam pembagian paket proyek penunjukkan langsung dengan pembagian, 70 persen dan 30 persen,” kata Lakotani kepada wartawan usai memimpin upacara bendara dalam rangka peringati Hari Pendidikan Nasional, di lapangan apel kantor Gubernur Papua Barat, Kamis (2/5).

Dijelaskan Lakotani, pembagian paket proyek ini 70 persen pengusaha asli Papua di tangani oleh pemkab dan pemkot. Sedangkan, 30 persen pengusaha asli Papua lainnya ditangani Pemprov Papua Barat.

Pada kesempatan itu, ia mengatakan, kontraktor asli Papua yang sudah diakomodir di tingkat kabupaten dan kota akan dilaporkan ke tingkat provinsi, sehingga tidak terjadi pendobolan pekerjaan, baik dari kabupaten maupun provinsi.

“Dalam pertemuan itu, kami sudah meminta agar instansi teknis di kabupaten kota dapat mendata sejumlah kontraktor asli Papua yang sudah mendapatkan paket pekerjaan penunjukan langsung.  Nanti, dari data-data tersebut dikirimkan lagi ke tingkat provinsi, sehingga di kami di tingkat provinsi melalui instansi teknis dapat mengkroscek data nama-nama tersebut, agar tidak terjadi pendobolan dalam pemberian paket proyek penunjukan langsung bagi kontraktor asli Papua,” terangnya.

Lakotani menambahkan, dengan adanya kesepakatan pembagian paket proyek penunjukan langsung antara pemkab, pemkot dan provinsi diharapkan ada pemerataan pembagian paket proyek penunjukkan langsung ini.

“Karena langsung, jumlah kontraktor asli Papua di wilayah Provinsi Papua Barat dari waktu ke waktu dan tahun ke tahun terus meningkat, maka dengan metode atau strategis ini dapat mengakomodir semua kontraktor asli Papua,” tandas orang nomor 2 di jajaran Pemprov Papua Barat ini. [FSM-R4]

Dibaca 115 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX