Tuntutan Masyarakat Atas Pembangunan Terminal Pasar Wosi | Pasific Pos.com

| 20 October, 2019 |

Tuntutan Masyarakat Atas Pembangunan Terminal Pasar Wosi

Papua Barat Penulis  Kamis, 02 Mei 2019 11:26 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Pemkab Manokwari Masih Cari Solusi

 

Manokwari, TP - Pembangunan Terminal Wosi masih terkendala pembebasan hak ulayat. Masyarakat pemilik hak ulayat menuntut direalisasikannya pembangunan 50 unit rumah dengan fasilitas air bersih dan listrik yang dijanjikan mantan Bupati Manokwari, Esau Sesa, sebelum melanjutkan pembangunan terminal itu.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (Dinas PKP) Kabupaten Manokwari, Albert Simatupang mengatakan, sesuai penegasan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat, tahun ini juga pembangunan Terminal Wosi sudah harus rampung. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Manokwari masih ada ‘benturan’ terkait penyelesaian hak ulayat.

“Kita sudah ukur ulang tanah pemda dari  titik nol ke titik akhir. Ketika ukur waktu itu masyarakat komplain, sehingga penyelesaian akhir ada di pimpinan, dalam hal ini Bupati Manokwari. Mudah-mudahan setelah Pak Bupati pulang dari Rapat Kerja Bupati/Wali Kota se-Papua Barat, kami segera koordinasi dengan Bapak Bupati. Nanti di situ kami akan mengundang pemilik hak ulayat. Jadi nanti kami akan sampaikan ke Pak Bupati dan masyarakat pemegang hak ulayat juga berharap begitu. Jadi kita akan duduk bersama-sama menyelesailan persoalan hak ulayat,” ujar Simatupang kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (30/4).

Diakuinya, saat ini masih ada aktivitas pembangunan, namun tidak untuk kelanjutannya.

“Yang ada sekarang ini mereka tetap beraktivitas, tapi rencananya kan tahun ini harus ini selesai tahap kedua,” sebutnya.

Dia mengungkapkan, baru-baru ini pemilik hak ulayat mendatangi kantor Dinas PKP Kabupaten Manokwari, menyampaikan pada masa pemerintahan Bupati Esau Sesa, ada janji untuk membangunan sejumlah unit rumah bagi masyarakat pemilik hak ulayat yang dilengkapi dengan fasilitas air minum dan listrik. Tetapi sampai saat ini tidak ada realisasi.

“Hal itulah yang dituntut masyarakat pemilik hak ulayat. Jadi mereka minta pemerintahan yang ada sekarang menyelesaikan itu dulu baru pembangunan bisa berjalan. Kami selaku dinas teknis tidak bisa mengambil keputusan, keputusan ada di Bapak Bupati. Kemarin mereka datang bertemu saya dan meminta seperti itu. Jadi mereka tidak tuntut hak ulayat sebenarnya,” ungkapnya.

Dirinya, lanjut Simatupang, juga sudah menyampaikan kepada pemilik masyarakat hak ulayat bahwa jika Bupati Manokwari menyetujui permintaan itu, maka pembangunan rumah akan dilakukan bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Anggaran pemerintah daerah kan terbatas, yang penting ada perhatian pemerintah bangun beberapa unit dulu baru izinkan kelanjutan pembangunan terminal tahap kedua. Jadi sebenarnya itu yang masyarakat inginkan yakni ada perhatian dari pemerintah. Tidak serta merta dibangun sekaligus, tapi dibangun bertahap,” pungkasnya. [BNB-R4]

Dibaca 120 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.