Kurangi Kawasan Blank Spot, Infokom Usulkan Pembangunan BTS di Wilayah Papua Barat | Pasific Pos.com

| 20 September, 2019 |

Kurangi Kawasan Blank Spot, Infokom Usulkan Pembangunan BTS di Wilayah Papua Barat

Papua Barat Penulis  Selasa, 30 April 2019 13:54 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat melalui Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat berupaya mengurangi kawasan-kawasan blank spot di wilayah Provinsi Papua Barat.

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik Provinsi Papua Barat, Frans P. Istia mengatakan, kawasan blank spot di wilayah provinsi Papua Barat cukup besar, sekitar 70 hingga 80 persen.

Saat ini, kata dia, melalui program strategis nasional, Kementerian Kominfo tengah gencar membangun Indonesia bebas signal pada tahun 2020 mendatang.

“Pembangunan Indonesia bebas signal didukung oleh Pemprov Papua Barat. Maka itu harus ada sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Apa yang bisa kita bangun di daerah dengan menggunakan APBD dan apa yang dapat dilakukan pemerintah pusat adalah pembangunan BTS kawasan DTI,” jelas Istia kepada wartawan di Auditorium PKK Arfai Perkantoran belum lama ini.

Istia mengatakan, belum lama ini pihaknya telah mengusulkan pembangunan BTS di Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) sebanyak 10 BTS, kemudian di Kaimana sekitar 4 BTS dan hampir sebagian wilayah Papua Barat telah diusulkan pembangunan BTS.

“Pembangunan BTS yang telah kita usulkan pada Rakortek ini hampir seluruhnya disetujui, tinggal sekarang kita pertajam pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) nanti. Pada saat penajaman program kerja ini, kita harus menyiapkan dukungan-dukungan pernyataan yang harus dipenuhi daerah misalnya, rekomendasi status lahan, koordinat, titik koordinat dan lain sebagainya,” terang Istia.

Lanjut dia, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota se Provinsi Papua Barat untuk mendorong persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi daerah.

Disisi lain, pemerintah provinsi Papua Barat juga mendapatkan kesempatan mengusulkan program kerja terkait dengan bebas signal dan bebas internal bagi kawasan perbatasan antar negara.

“Untuk Papua Barat, perbatasan antar negara ini ada di Kabupaten Raja Ampat. Kita juga masuk dan program strategis nasional. Mudah-mudahan sekitar 3 desa yang kita usulkan berdekatan dengan batas antar negara yang ada di Kabupaten Raja Ampat dapat direalisasikan tahun 2020 mendatang,” tukas Istia. [FSM-R3]

Dibaca 95 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.