Kepala Daerah Wajib Mempublikasikan Ringkasan LPPD | Pasific Pos.com

| 22 November, 2019 |

Kepala Daerah Wajib Mempublikasikan Ringkasan LPPD

Papua Barat Penulis  Jumat, 26 April 2019 19:21 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Perkembangan pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) yang cukup signifikan telah dirasakan. Namun, perlu ada perbaikan dan pennyempurnaan. Untuk itu, upaya penataan penyelanggaraan Otda secara komprehensif perlu terus dilakukan. Salah satunya dengan memberikan arahan dan pedoman regulasi bagi daerah.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam sambutan tertulis yang disampaikan Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo pada upacara memperingati Hari Otonomi Daerah di halaman kantor Bupati Manokwari, Kamis (25/4), mengemukakan, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, telah diterbitkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan PP  tersebut, kata dia, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih baik lagi, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertannggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kata dia, untuk mewujudkan pelaksanaan Otda serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan zaman secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam PP tersebut, katanya, diatur selain menyampaikan laporan peyelenggaraan pemerintahan daerah (LPP) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj), kepala daerah juga wajib menyampaikan dan mempublikasikan ringkasan LPPD kepada masyarakat. Publikasi LPPD  memuat capaian kinerja pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas kepala daerah.

“Masyarakat dapat memberikan tanggapan LPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan ini hendaknya diaplikasikan, sehingga kita dapat mengetahui gambaran tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia,” tegasnya.

Dia menyebutkan, hal strategis yang dapat diperoleh dari kegiatan semacam itu yakni data yang lengkap untuk menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Gambaran tersebut akan menjadi dasar pemerintah untuk menentukan kebijakan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah.

Dia juga menegaskan untuk mengawal Otda agar selalu diisi dengan kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorienntasi pada pelayanan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dan peningkatan SDM melalui kegiatan yang kreatif dan inovatif. Selain itu, mendorong munculnya kemandirian yang digerakkan oleh kreativitas dan inovasi daerah dalam mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang secara signifikan akan mendukung dan memperkokoh pembangunan nasional dalam bingkai NKRI.

“ Dan mari kita tingkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui keserasian hubungan pemerintah pusat dan daerah, keserasian hubungan pemerintah daerah dengan DPRD dan masyarakat, sehingga tercipta tata kelola hubungan pemerintahan yang sinergis. Semoga dengan semangat Hari Otda, diharapkan dapat merefleksikan kembali Otda menjadi spirit untuk melakukan yang terbaik bagi negeri ini,” tukasnya. (BNB)

Dibaca 126 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.