Tahun 2020, Agenda PON Jadi Prioritas | Pasific Pos.com

| 26 May, 2019 |

Tahun 2020, Agenda PON Jadi Prioritas

Info Papua Penulis  Kamis, 25 April 2019 22:56 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

"Musrenbang Papua usulkan 2.139 program dan 5.879 kegiatan Pembangunan"



JAYAPURA,- Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang digelar selama dua hari (24 hingga 25)April 2019, menghasilkan 2.139 program dan 5.879 kegiatan pembangunan untuk tahun 2020 mendatang.

Hal itu sebagai langkah guna mendukung penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 yang diprakarsai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Penutupan Musrenbang itu sendiri dilakukan Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, Kamis malam.

Dari program dan kegiatan yang masuk pada Musrenbang tersebut, diestimasikan menelan anggaran sekitar Rp 14.881.457.909.758.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musa'ad usai penutupan Musrembang, kepada wartawan mengatakan, sesuai kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Papua, ada 2.763 kegiatan telah ditolak dengan jumlah pagu usulan sebesar Rp5.754.156.045.889.

Menurut ia, di 2020 Papua masih tetap menjadikan agenda PON sebagai prioritas utama, khususnya dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan.

"Kalau di tahun-tahun sebelumnya fokus membangun venue, di 2020 kami sudah masuk dalam persiapan penyelenggaraan yang mana terdapat banyak aspek, diantaranya akomodasi, transportasi, air bersih, sanitasi, penyedian pangan dan sebagainya," ujarnya.

"Ini juga kami dorong untuk bisa dipenuhi atau dimanfaatkan oleh Papua sebagai bagian dalam peningkatan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Dia menambahkan, dalam Musrembang juga telah disepakati untuk wilayah Mamta 321 program dan 784 kegiatan, Animha 142 program dan 328 kegiatan, Meepago 263 program dan 619 kegiatan, Lapago 428 program dan 974 kegiatan, serta Saereri 189 program dan 411 kegiatan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengatakan apa yang telah disepakati pemerintah provinsi, kabupaten dan kota merupakan suatu kebutuhan yang harus dilakukan, bukan berdasarkan satu keinginan.

"Semua ini tentu sudah terintegrasi, jadi tidak ada kegiatan lain diluar perencanaan. Pasti ketika di bawa dalam Musrenbang nasional akan ada skala-skali prioritas yang sesuai dengan kemampuan anggaran," kata Hery.
 
Dirinya berharap,  dengan selesainya Musrembang ini, pemerintah kabupaten/kota bisa menyusun road map, yang nantinya disinergitan dengan provinsi yang nantinya ada kebijakan-kebijakan lain dalam menghadapi dinamika pemerintahan. "Intinya kebijakan-kebijakan yang diambil harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Lanjutnya, hasil Musrenbang ini akan dibawa ke Musrenbang tingkat Nasional di Jakarta bulan depan. "program yang kita sudah godok akan di bawa dalam Musrenbang Nasional," tutupnya.

Dibaca 64 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX