Pemprov Papua MoU Dengan PPN Terkait Pembangunan Rendah Karbon | Pasific Pos.com

| 17 September, 2019 |

Pemprov Papua MoU Dengan PPN Terkait Pembangunan Rendah Karbon

Info Papua Penulis  Rabu, 24 April 2019 20:44 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melakukan penandatanganan MoU mengenai pembangunan rendah karbon bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) di Jayapura, 24 April 2019.

Penandatangan Mou diwakili Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal dan Deputi Menteri Bidang  Kemaritiman dan sumber daya alam  Arifin Rudiyanto. Pada kesempatan itu, Wagub Klemen Tinal menerima Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Nomor 22 tahun 2018 tentang perencanaan pembangunan  rendah karbon sekaligus menjadi payung hukum untuk perencanaan provinsi dan kabupaten untuk mendukung pembangunan rendah karbon.

“Pembangunan rendah karbon ini bagus, karena paru – paru dunia ini ada Papua, akan tapi untuk realisasinya harus lebih kongkrit," katanya.

Wagub Tinal mengatakan, dengan adanya Pergub ini, maka perusahan – perusahan besar  yang masuk masuk ke Papua dan mengeluarkan karbon dioksida, maka sebagai kompensasinya, perusahan tersebut harus membayar kepada masyarakat setempat.

"saya minta pemerintah setempat harus bersunguh – sunguh dalam menjaga tata ruang wilayah.  pemeritah di kabupaten harus mengaturnya dengan baik, dan tidak diberikan ijin sembarangan," ujarnya.

Dia mencontohkan, seperti pembangunan perumahan yang terletak di samping Hotel Sentani, Kabupaten Jayapura. "tidak usah  bikin perumahan di daerah lahan sagu. Kalau ada orang yang sudah beli, itu akan menjadi hak dia. Tetapi ingat belum tentu bisa membangun, karena tentunya ada aturannya dari pemerintah," tegas Klemen.

Menurutnya, meski ondoafi maupun ondofolo (pemilik ulayat/tanah) telah menjual tanahnya, bukan berarti mereka (pembeli) serta merta bisa membangun.

"Disinilah peran pemerintah hadir harus memastikan daerah lahan tersebut sesuai tata ruang, apakah merupakan kawasan yang bisa untuk membangun atau merupakan daerah hijau (tidak boleh membangun)," katanya.

Wagub juga menyoroti wajah ibukota Provinsi Papua terutama di wilayah Sentani Kabupaten Jayapura yang menurutnya terlihat semrawut dari segi tata kota /tata ruang

"Ini ada kesan ibukota Provinsi Papua, Jayapura berantakan. Kalau jayapura aja berantakan, nanti semua di Papua dikira berantakan. Tidak boleh lagi ada yang mengeruk gunung untuk mengambil material batu dan pasir untuk dijual, walaupun pemilik tanah mengijinkan. Disini pemerintah kabupaten harus tegas," sorotnya.

Dibaca 125 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX