Insiden Tolikara Diselesaikan Melalui Jalur Hukum Adat | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

Insiden Tolikara Diselesaikan Melalui Jalur Hukum Adat

Headline Penulis  Kamis, 30 Juli 2015 06:56 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Wakil Ketua Komisi I DPRP, Orwan Toly Onne dan Anggota Komisi I, Laurenzius Kadepa. (foto Tiara).

Jayapura,- Wakil Ketua Komisi I DPRP, Orwan Toly Onne dan Anggota Laurenzius Kadepa minta penyelesaian  Insiden Tolikara diselesaikan melalui jalur  hukum adat.  Yang mana dalam hukum adat itu dikemas dalam  forum kerukunan beragama di Kabupaten Tolikara  yang bertujuan untuk menciptkan kedamaian ditengah-tengah masyarakat di Tolikara.
Selain itu, pihak  Komisi I DPR Papua juga  minta kepada tokoh-tokoh gereja dan muslim di Papua  harus berjabat  tangan dan melakukan pendekatan-pendekatan  terhadap masyarakat Tolikara,  baik yang beragama muslim maupun  kristiani  yang berada  di  Kota  Karugaba Kabupaten Tolikara.
 “Tokoh gereja dan muslim  harus saling   berjabat  tangan,  duduk bersama dengan masyarakat Tolikara untuk sama-sama menciptakan bagaimana kedamaian ditengah-tengah masyarakat pasca terjadinya Insiden Tolikara,” kata, Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Orwan Toly Onne  kepada wartawan ketika ditemui diruang kerjanya, Rabu (29/7) kemarin.
Menurut Orwan  yang berasal dari daerah pemilihan Tolikara bahwa, Insiden Tolikara bukan dilakukan umat beragama tertentu, melainkan dilakukan oleh  sekelompok oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
 “Itu tak mencerminkan budaya Papua. Insiden Tolikara terjadi karena ulah sekelompok orang yang memiliki kepentingan lokal dan nasional. Bahkan, kelompok-kelompok ini juga disinyalir menjatuhkan kepemimpinan Presiden RI, Jokowi  juga kepada Gubernur Provinsi Papua serta Bupati Tolikara.  Karena hampir bertahun-tahun umat Kristani dan muslim bersama-sama hidup berdampingan di Tolikara,” ucapnya.
Selain itu,  pihaknya juga  mempertanyakan tindakan Polda yang akan memeriksa  Petinggi Gidi sebab, bila itu terjadi maka rawan terjadi susulan Insiden Tolikara.  Katanya,  alangkah baiknya  Polda batalkan Pemeriksaan Gidi tersebut apalagi, pihak Polda terus mendesak dua pelaku Insiden Tolikara.
 “Yang menjadi pertanyaan, kalau seperti itu lalu  bagaimana sejumlah warga yang terkena tembakan oleh aparat. Selama inikan, tidak ada dari pihak Polda berkomentar untuk melakukan pemeriksaan bagi siapa-siapa yang melakukan penembakan terhadap warga Tolikara,”  ujar  Orwan.
Yang tidak habis pikir  lagi  lanjutnya,  enam korban di RSU Dok II Jayapura dipaksa melakukan cap tangan atau cap jempol. Kalau itu, siapa yang memerintahkannya. Masa orang sakit dipaksa diperlakukan paksaan, kemungkinan itu dilakukan dengan tujuan tertentu.
 “Untuk itulah,  kami minta agar pihak  Polda  harus melakukan klarifikasi kepada enam korban di RSU Dok II Jayapura  karena  dipaksa untuk melakukan  cap tangan atau cap jempol,” bebernya.
Sementara itu,  Laurensiuz  Kadepa  yang juga sebagai Anggota  Komisi I  DPR Papua menyesalkan Insiden Tolikara  yang terlalu dibesar-besarkan,  Sehingga akan berdampak kepada orang asli Papua  yang berada diluar Papua.
"Karena ada banyak  Mahasiswa yang sedang belajar di luar Papua.  Contohnya, mahasiswa di Manado sekarang ini telah menjadi korban karena  dampak dari berita Insiden Tolikara yang terlalu dilebih-lebihkan, “ kata  Kadepa.
Selain itu tambahnya, mahasiswa di Bali juga menjadi korban bacokan. Makanya, Para mahasiswa diluar Papua minta perlindungan kepada aparat keamanan baik TNI dan Polisi  maupun Pemerintah.
Namun   pihaknya  juga mengapresiakan titik temu atas Insiden Tolikara  yang dilakukan di Tolikara , sehingga tim dari DPR Papua bisa masuk kedalam dan ikut bersama-sama melakukan perdamaian.
 “DPR Papua sebagai fasilitator bertugas untuk mendamaikan baik dari pihak muslim maupun dari pihak Gidi,sehingga bisa kembali hidup rukun di atas tanah Papua tercinta ini, “ imbuhnya. (Tiara)

Dibaca 622 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.