KPU Papua Dinilai Kurang Efekttif Jika Diadakan Pemilu Susulan | Pasific Pos.com

| 19 July, 2019 |

Advokasi Partai Gerindra Papua, Yansen Marudut Simbolon, SH Advokasi Partai Gerindra Papua, Yansen Marudut Simbolon, SH

KPU Papua Dinilai Kurang Efekttif Jika Diadakan Pemilu Susulan

Sosial & Politik Penulis  Rabu, 17 April 2019 20:33 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, -  Tim advokasi Partai Gerindra Papua, Yansen Marudut Simbolon, SH mengaku kecewa dengan terjadinya penundaan pencoblosan hari ini, Kamis (14/4/19) di beberapa TPS yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya.

Dikatakan, seharusnya pelaksanaan Pemilu di tahun 2019 ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat dapat ikut merasakan pesta demokrasi. Hanya saja semua itu harus terhalang lantaran pendistribusian logistik belum berjalan maksimal.

"Disitu jelas terlihat bagaimana kinerja-kinerja dari pada KPU ini dipertanyakan. Mungkin kah ada sesuatu yang dikhawatirkan, apalagi kejadian ini  bukan berada di daerah pedalaman. Ini kota dimana semua itu bisa terjangkau, transportasinya gampang dicari," kata Yansen Marudut Simbolon, SH kepada Pasific Pos di Jayapura, Rabu (17/4/19).

Menurutnya, jika besok baru dilaksanakan pencoblosan, itu hanya buang-buang waktu saja dikarenakan animo masyarakat Kota Jayapura, khususnya di distrik yang ada di Abepura ini juga sudah berkurang.

"Eforianya sudah tidak terasa, karena bukan lagi eforia Pemilu serentak. Ini jadi Pemilu sususlan jatuhnya, padahal kita tidak ada bencana alam juga tidak ada masalah apa pun, lalu kenapa harus terjadi Pemilu susulan, " ketusnya.

Dari pada hal itu terjadi lanjut Yansen,  mending sekalian saja Pemungutan Suara Ulang (PSU). Karena kalau PSU itu lebih jelas. Ini terjadi trabel, ada masalah dan juga ada kekurangan.

"Kalau pemilu ulang, jadinya nanti hanya sebagai pembanding. Disini ternyata suaranya belum kelihatan. Itu kan jadi problem juga, terutama para caleg-caleg kota juga ini akan jadi problem," ucapnya.  

Yansen Marudut menilai, ini kurang efektif jika diadakan pemilu sususlan.

"Jadi para pemilih yang sudah memilih, itu bisa ganda. Aturannya kan segala sesuatu bisa melakukan pemilih dengan menggunakan e-KTP walaupun dia sudah mencoblos dengan tinta tapi tinta ini juga kan kita tidak tahu dia habsi nyoblos di jari mana karena dapat dibersihkan dengan cepat. Menurut saya hal itu bisa menimbukan kecurigaan," ujar Yansen.

Sebab kata dia, masyarakat ini tidak bisa merasakan eforianya dari pesta demokrasi pemilu 2019. Harusnya hal itu bisa terlaksana dengan baik sehingga kita bisa menikmati pesta demokrasi ini.

"Jadi kami menghimbau kepada pihak penyelenggara terutama KPU dan PPS,  lebih baik meredam masyarakat yang kecewa dengan  memberikan statmen yang bisa diterima dengan akal sehat," tandasnya.

Yansen Manurut menuturkan, jangan memberikan jawaban seolah-olah melemparkan pihak ketiga dalam hal pengadaan atapun dalam hal pengadaan logistik. Menurut kami itu tidak logis.

"Kalau pengadaan logistik ini kan sudah jauh-jauh hari, baik pemenang tender dan pengiriman barang semua itu kan harus menggunakan pesawat, tidak harus menggunakan kapal laut saja. Apalagi anggarannya yang begitu besar juga sudah diberikan. Jadi menurut kami keterlambatan logistik itu bukan sebuah alasan," tandas Yansen.

Dikatakan, seharusnya, KPU sebagai penyelenggara bisa lebih bijak dalam menjawab  pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat terkait keterlambatan logistik yang belum ada di sejumlah TPS.

"Sebenarnya kan dalam hal pendistribusian inikan sudah terfokus dulu di KPU Provinsi dan tentunya KPU Provinsi sudah mensortir segala sesuatunya. KPU Provinsi mendistribusikan ke daera-daerah, "jelasnya.

Terkait soal surat suara yang ketukar di beberapa TPS, Jansen Manurut menilai, itu kelalaian dari manusia atau memang dalam hal perekrutannya yang salah. Seharusnya dari KPU merekrut orang-orang yang SDM-nya bagus supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi. Sebab tentunya mereka sudah paham dalam pembagian surat suara itu, dan otomatis sudah tahu wilayah-wilayah mana saja surat suara itu dibagi, sehingga tidak tertukar.

Selain itu juga tambahnya, pihak KPU mengeluhkan kekurangan tenaga kerja  atau pegawai, masyarakat Papua ini kan sudah banyak jadi boleh lah melemoarkan statmen atau memberikan stateman yang menurut kami kurang baik dan kurang pantas.

"Masyarakat Papua ini kan, bukan masyarakat tertinggal. Inikan sudah jaman tehknologi sehingga semua harus dijawab dengan akal sehat dan logis karena kita ingin segala sesuatu yang lebih baik, khususnya untuk masyarakat Papua agar lebih baik untuk adil dan makmur juga sejahtera," pungkasnya. (TIARA)

Dibaca 108 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.