Pengusaha Asli Papua bisa Mendapat Kegiatan Senilai Rp 1 hingga 2,5 Miliar | Pasific Pos.com

| 17 June, 2019 |

Pengusaha Asli Papua bisa Mendapat Kegiatan Senilai Rp 1 hingga 2,5 Miliar

Papua Barat Penulis  Minggu, 14 April 2019 21:43 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Barat bekerjasama dengan Kementerian PPN/ Bappenas mensosialisasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di provinsi Papua dan Papua Barat di Hotel Fujita, Jumat (12/4).

Sosialisasi langsung disampaikan oleh Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Velix V Wanggai kepada asosiasi dan ratusan pengusaha asli Papua.

Dalam sambutannya, Velix mengungkapkan Perpres No 17 tahun 2019 merupakan revisi dari Perpres nomor 84 tahun 2012. Revisi perpres itu tidak terlepas dari perjuangan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan 1 tahun terakhir, yang bekerja keras memperjuangkan aspirasi para pengusaha Papua kepada Presiden RI hingga akhirnya pada tanggal 22 Maret 2019 Perpres disahkan.

“Atas dasar berbagai masukan bapak Gubernur Papua Barat kepada Bapak Presiden, akhirnya Bapak Presiden menggelar sidang cabinet dan sidang-sidang berikutnya hingga akhir tahun 2018. Gubernur hadir langsung ke Bappenas bulan Juli 2018 agar pemerintah pusat memberikan ruang dan perhatian kepada pengusaha Papua,” terang Wanggai.

Akhirnya, terjawab melalui Perpres bahwa Pemerintah Pusat telah memberikan perhatian kepada Papua dan Papua Barat, dan tinggal bagaimana komitmen daerah untuk memanfaatkan peluang tersebut.

“Kebijakan itu merupakan komitmen besar dan tinggal bagaimana komitmen di daerah dalam menguatkan perahu masing-masing, duduk dan benahi SDM kuatkan manajemen proyek, pengelolaan keuangan. Kebijakan yang diberikan pemerintah harus kita manfaatkan dan kita yakin sebagai hamba Tuhan ini sebagai pintu berkat yang telah dibuka pemerintah dan kita tinggal menjalankannya,” ujar Velix di hadapan ratusan pengusaha Asli Papua.

Disebutkan Velix, beberapa poin penting dalam Perpres nomor 17 tahun 2019 yang sangat mendukung pemberdayaan pengusaha asli Papua. Pertama, untuk pengadaan barang dan jasa bisa diberikan dengan pengadaan langsung (PL) dengan nilai Rp. 1 Miliar. Kedua, diberikan ruang melakukan tender terbatas yang diikuti oleh pengusaha Papua dengan nilai kegiatan mulai dari Rp 1 miliar hingga Rp 2,5 miliar.

Ketiga, adalah kebijakan kemitraan, bahwa pengusaha besar maupun pengusaha menengah wajib bermitra dengan pengusaha asli Papua, baik melalui sub kon maupun KSO. Keempat, yang awalnya Perpres itu hanya berlaku di 7 kabupaten di Papua Barat, kini berlaku di seluruh kabupaten kota di Papua maupun Papua Barat.

Menindaklanjuti Perpres tersebut, Presiden RI juga tak ingin Papua maupun Papua Barat bertanggungjawab sendiri, sehingga pemerintah pusat melalui Bappenas akan segera mengadakan rapat konsolidasi dengan Kementerian lainnya untuk ikut menerapkan Perpres tersebut.

“Sehingga, tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi, tetapi juga di kementerian agar dialokasikan juga untuk di daerah, sesuai dengan perpres ini. Akan bentuk tim kecil untuk mengawal kementerian dan lembaga terkait lainnya di pusat untuk mengawal pembanguann di Papua dan Papua Barat melalui Perpres tersebut,” aku Velix disambut tepuk tangan.

Diakhir sambutannya, Velix Wanggai juga berpesan agar apa yang telah diberikan pemerintah pusat harus dimanfaatkan, bukan malah dialihkan ke pihak lain.

“Berapapun nilainya bersyukur, jangan ingin mendapatkan langsung yang besar, tetapi harus bertahap bagaimana mengelola proyek, semua itu harus dipelajari,” pesannya lagi.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dalam sambutannya juga mengakui apa yang telah disampaikan Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Velix V Wanggai kepada asosiasi dan ratusan pengusaha asli Papua itu. Untuk itu, Gubernur sangat mengapresiasi kebijakan Presiden RI. Joko Widodo karena telah menjawab aspirasi pengusaha asli Papua dan mendukung pengembangan pemberdayaan masyarakat Papua maupun Papua Barat.

Gubernur meminta para pengusaha benar-benar memanfaatkan peluang tersebut dan belajar mengenai perpres yang baru. Gubernur ingin, para pengusaha asli Papua benar-benar memanfaatkan peluang tersebut agar SDA yang melimpah di tanah Papua tidak dibiarkan begitu saja. Dan, akhirnya pengangguran dan angka kemiskinan terus tinggi.

Lebih lanjut Gubernur juga mengungkapkan, berbagai upaya untuk memberdayakan dan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua telah dilakukan. Bahkan, DPR Papua Barat juga telah mengesahkan 7 raperdasus menjadi perdasus yang semuanya berpihak bagi masyarakat asli Papua.

Perpres nomor 17 tahun 2019 berlaku di seluruh daerah di Papua Barat. Untuk itu, aku Mandacan dalam raker kepala daerah nanti akan membahasnya guna menyamakan persepsi dalam pemberdayaan pengusaha asli Papua. Sebab, tidak bisa dijawab sendiri oleh kegiatan di Provinsi Papua Barat.[RYA-R3]

Dibaca 64 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.