Gereja Tuntut Pengukuhan Kepala Suku Dicabut dan Penyerahan 90 Hektar Tanah kepada TNI Dibatalkan | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

Gereja Tuntut Pengukuhan Kepala Suku Dicabut dan Penyerahan 90 Hektar Tanah kepada TNI Dibatalkan

Headline Penulis  Kamis, 11 April 2019 20:58 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, Forum Kerja Oikumene (FKO) yang merupakan perkumpulan berbagai gereja di Tanah Papua menuntut agar  pengukuhan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit menjadi Kepala Suku Besar Papua dan penyerahan tanah  oleh Kepala Suku Alex Doga dan Habok Holago pada 28 September tahun lalu dibatalkan.

Menurut FKO melalui investigasi kepada masyarakat bahwa pengukuhan sebagai Kepala Suku Besar serta pelepasan tanah dilakukan oleh segelintir tokoh masyarakat yang dipimpin oleh Alex Doga, putra dari kepala suku besar Silo Doga.
Dalam jumpa pers yang dilakukan Kamis (11/4) di Waena, dinyatakan bahwa kejadian ini cukup menjadi perhatian publik di Tanah Papua, khususnya masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, lebih khusus para pemilik ulayat di Wuluwaga, Kampung Tikawo. Masyarakat asli di Jayawijaya berkeberatan dan melakukan protes. Hal ini berpotensi menciptakan konflik horisontal antarmasyarakat dan menguntungkan pihak tertentu.

baca, Danrem 172/PWY : Kami Tidak Ada Niat Menguasai Tanah Masyarakat

baca, Pangdam XVII/Cenderawasih Dikukuhkan Sebagai Kepala Suku Besar Pegunungan Tengah

baca, Ruben Magai Geram atas Pemberian Gelar Kepala Suku Besar untuk Pangdam

baca, SIKAP-TP Tuntut Pembatalan Pengukuhan Kepala Suku Dan Penyerahan Tanah Kepada Kodam


Untuk mendalami protes ini, Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua membentuk tim dan melakukan investigasi. Berdasarkan hasil investigasi, menjadi jelas bahwa penolakan akan pengukuhan serta penyerahan tanah ini sudah dimulai sejak awal perencanaannya, yakni awal September 2018.

Tokoh-tokoh masyarakat menyampaikan keberatannya bukan saja di lingkungan mereka sendiri melainkan juga bertempat di Kodim 1702 Jayawijaya di Wamena. Penolakan ini tidak dihiraukan sama sekali oleh Alex Doga dan kelompoknya serta TNI.

Dasar protesnya adalah masyarakat asli merujuk pada setiap tradisi di Tanah Papua, tidak sembarang setiap suku mengangkat atau mengukuhkan orang menjadi seorang Kepala Suku Besar. Selain itu pelepasan tanah mutlak perlu dibicarakan secara bersama karena konsep kepemilikan tanah adalah komunal, kepemilikan bersama.

"Berdasarkan pergumulan serta penolakan masyarakat adat di Wuluwaga, Kimbim, Jayawijaya, maka kami pimpinan-pimpinan Gereja di Tanah Papua menyatakan agar

Mantan Pangdam XVII Cenderawasih Mayor Jenderal George Elnadus Supit, melepaskan dan  mengembalikan dengan bermartabat mandat dan pengakuan atas Kepala Suku Besar Pegunungan Tengah Papua.
TNI menghentikan proses pengambilalihan 90 hektar tanah milik Masyarakat Adat wilayah Aliansi Omarikmo-Huwula-Balim," demikian penegasan yang disampaikan dalam rilis yang diterima redaksi.
 
Pada kesempatan ini juga diminta agar pemerintah provinsi Papua (DPR Papua, Gubernur, MRP, Kanwil Hukum dan HAM serta Instansi Teknis) untuk segera menerbitkan produk Hukum yakni Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) yang memproteksi seluruh hAK Orang Asli Papua (OAP) dari aspek Sipol-politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya serta pemanfaatan dan pendayagunaan tanah dan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah atau instansi terkait Badan Pertanahan Nasional diminta untuk tidak melakukan segala kegiatan pengukuran tanah di wilayah Masyarakat Adat wilayah Aliansi Omarikmo-Huwula-Balim.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya (DPRD, Bupati, serta Instansi Teknis) tidak turut serta dalam kemauan satu pihak (TNI), tetapi berinisiatif mendorong kesejahteraan, memproteksi lingkungan dan tanah milik masyarakat adat serta memajukan dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat berbasis kearifan lokal.

Masyarakat Adat, supaya membahas tindakan-tindakan yang perlu disetujui bersama guna menghindari perpecahan dalam komunitas adat yang mengancam masa depan seluruh masyarakat adat.

Dewan Adat Papua Wilayah Lapago, meningkatkan perhatian kepada masyarakat dalam wilayah adat yang menjadi perhatiannya.

Dan pada akhirnya dihimbau agar para pemimpin gereja turut serta menjaga, melindungi masyarakat, serta mengarahkan/mengendalikan moral umat, agar masyarakat tidak dengan terjerumus umat tidak hancur/terlena dalam dinamika globalisasi masa kini.
 
Dalam jumpa pers ini tampak hadir Direktur SKPKC Fransiskan Papua, Pastor Wilhelmus I.Gonsalit Saur OFM, Presiden GIDI, Pdt. Dorman Wandikbo, S.Th, Presiden Gereja Baptis di Tanah Papua, Pdt. Dr. Socrates Sofyan Yoman.

Dibaca 100 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.