Ketum GAMKI Bantu Korban Banjir Bandang Sentani | Pasific Pos.com

| 18 October, 2019 |

Ketua Umum DPP GAMKI, Dr. Maikel Wattimena Bersama Ketua dan pengurus DPD GAMKI Papua, Papua Barat dan DPC Kabupaten/Kota Jayapura sedang menyerahkan bantuan kepada para pengungsi banjir bandang Sentani yang berada di Aula STAKIN Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (2/4) siang. Ketua Umum DPP GAMKI, Dr. Maikel Wattimena Bersama Ketua dan pengurus DPD GAMKI Papua, Papua Barat dan DPC Kabupaten/Kota Jayapura sedang menyerahkan bantuan kepada para pengungsi banjir bandang Sentani yang berada di Aula STAKIN Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (2/4) siang.

Ketum GAMKI Bantu Korban Banjir Bandang Sentani

Kabupaten Jayapura Penulis  Rabu, 03 April 2019 20:51 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Michael: Kementerian PUPR Harus Ambil Bagian dalam Bencana Kabupaten Jayapura



SENTANI – Ketua Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Dr. Michael Wattimena Bersama Ketua dan pengurus DPD GAMKI Papua, Papua Barat dan DPC Kabupaten/Kota Jayapura, menyerahkan bantuan kepada para pengungsi banjir bandang Sentani yang berada di Aula STAKIN Sentani dan GOR Toware Sentani, Kabupaten Jayapura.

Penyerahan bantuan berupa Beras sebanyak 1 ton dan ratusan sembako serta puluhan kasur juga alat masak seperti kompor dan minyak tanah yang dilakukan pada Selasa (2/4) siang itu, merupakan bentuk kepedulian GAMKI kepada para korban yang terdampak bencana banjir bandang Sentani.

Dalam keterangannya usai memberikan bantuan, Wattimena menegaskan bahwa musibah yang dialami oleh masyarakat Sentani adalah tanggungjawab semua pihak termasuk GAMKI.

"Oleh sebab itu, hari ini kami hadir disini guna meringankan beban saudara kita yang terkena musibah. Harapan kami, para korban tetap kuat menjalani cobaan inj,"ujarnya.

Meski banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Jayapura statusnya bukanlah bencana nasional, tapi dirinya menilai pemerintah pusat juga harus turut serta ambil bagian dalam penanganan pasca bencana.

“Karena dampak dari bencana ini sangat fatal, maka kami juga berharap kalaupun ini tidak bisa ditingkatkan menjadi bencana nasional tetapi minimal penanganan terhadap pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi harus menjadi perhatian serius daripada pemerintah pusat” katanya.

Karena menurut Anggota DPR-RI ini, Fiskal daerah sangat terbatas jumlahnya. Baik pada tingkat Kabupaten Jayapura maupun pada tingkat Provinsi Papua. Sehingga pihaknya juga memohon kepada Kementerian PUPR yang punya tupoksi paling dominan agar bisa membantu dalam proses rehabiltasi dan rekonstruksi.

“Jadi Kementerian PUPR harus mengambil peran yang lebih optimal dari sesuatu yang sifatnya normative semata dan saya minta kepada anggota DPR-RI Komisi V dari Dapil Papua, Willem Wandik agar lebih lantang dan tegas lagi menyuarakan hal tersebut ke Pemerintah Pusat sehingga ada perhatian lebih untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Jayapura ini,"pinta Wattimena.

Dikatakan, Willem Wandik yang saat ini ada di Komisi V DPR-RI dan juga sebagai anggota dari Dapil Papua dari Fraksi Partai Demkorat suaranya harus bisa lebih lantang walaupun sudah lantang dan keras.

"Karena beliau selama ini cukup perhatian dengan Papua dan cukup keras dalam menyuarakan tentang hak-hak orang Papua jadi saya minta untuk lebih keras lagi dalam menyuarakan aspirasi ini,"paparnya.

Dirinya juga meminta agar Kementerian PUPR harus meningkatkan volumenya dalam rehabiltasi dan rekonstruksi yang menyangkut dengan perumahan.

“Karena sangat tidak sehat apabila masyarakat itu tetap tinggal di tempat pengungsian seperti ini. Ini sangat tidak sehat. Dan sangat tidak sehat bagi sebuah keluarga yang sehat dan akan mendidik anak-anaknya kedepan untuk lebih cerdas dan cemerlang” tambahnya.

Sebab factor yang harus dikedepankan, lanjut Watimena adalah soal rekonstruksi yang menyangkut aspek perumahan yang harus dikedepankan sehingga masyarakat yang terdampak dari pada banjir bandang ini bisa kembali ke perumahan mereka masing-masing. “Nah, campur tangan pemerintah pusat ini yang harus dioptimalkan kedepannya supaya persoalan ini tidak berlarut-larut” pungkasnya.

Dibaca 123 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.