Pemerintah Atasi Soal Tanah Pos Lintas Batas | Pasific Pos.com

| 23 August, 2019 |

Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Merauke, Rikianus Samkakai, S.STP (foto:iis) Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Merauke, Rikianus Samkakai, S.STP (foto:iis)

Pemerintah Atasi Soal Tanah Pos Lintas Batas

Papua Selatan Penulis  Minggu, 31 Maret 2019 22:18 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

MERAUKE,ARAFURA,-Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Merauke, Rikianus Samkakai, S.STP mengemukakan bahwa pembangunan Pos Lintas Batas (PLB) hingga kini masih terkendala dengan permasalahan tanah sehingga pihak pemerintah terus berupaya untuk melakukan penyelesaian. Pertemuan dengan pihak pemilik tanah juga sudah dilakukan dua kali dan sudah ada keputusan. Tetapi dari pihak keluarga belum menerima keputusan tersebut meskipun secara adat atau kelembagaan LMA sudah memutuskan.

“Kami terus melakukan koordinasi  agar masalah tanah ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Total ada 10 hektar dan 4 hektar sudah dieksekusi atau ganti untung sehingga sisa 6 hektar lagi yang masih menjadi sengketa,”terangnya kepada wartawan di Swiss-Belhotel belum lama ini. Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk penyelesaian sehingga kalau sudah selesai akan segera dilakukan sosialisasi tentang fasilitas yang ada di dalam kawasan Pos Lintas Batas yang akan dibangun.

Setelah penyelesaian sosialisasi pemusnahan  sejumlah bangunan dan penduduk sekitar diminta untuk pindah lalu selanjutnya dari provinsi lewat pusat akan segera melakukan pembangunan fisik. Sesuai dengan instruksi tahun ini harus dibangun sehingga  dalam tahun anggaran ini memang harus selesai pembangunan fisiknya. Diakui bahwa permasalahan tanah dapat menjadi penghambat dan dalam hal ini bupati selaku tim teknis melalui PUPR dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah memfasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut.

Seharusnya jika tidak ada persoalan tanah sudah bisa dieksekusi dan sudah bisa dilakukan pembangunan oleh PUPR Pusat. “Kita terus berupaya untuk menyelesaikan persoalan tanah ini karena presiden mau persoalan tanah harus clear dulu dan secara tegas disampaikan  bahwa bupati memfasilitasi tentang penyelesaian tanah tersebut. Namun pada dasarnya kami tetap menghargai adanya keberatan-keberatan dari masyarakat pemilik tanah,”pungkasnya.

Dibaca 95 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.