DPD RI Pertanyakan Penanganan Kasus Korupsi oleh Polda Papua | Pasific Pos.com

| 18 November, 2019 |

DPD RI Pertanyakan Penanganan Kasus Korupsi oleh Polda Papua

Headline Penulis  Rabu, 04 Februari 2015 02:11 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Kapolda Papua, Irjen (Pol) Yotje Mende Bersama Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI, Abdul Gaffar Usman Usai Pertemuan di Mapolda Papua.

“Dari Peringkat 1 Merosot ke Peringat 13 Seluruh Polda”

Jayapura,- Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI, Abdul Gaffar Usman, bersama beberapa anggota DPD RI melakukan kunjungan ke Markas Polda Papua, Selasa (3/2). Mereka mempertanyakan penanganan kasus tindak pidana korupsi tahun 2014 oleh Polda Papua yang mengalami kemerosotan.
Dalam kunjungannya, rombongan DPD RI diterima oleh Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Yotje Mende dan Wakapolda Papua, Kombes (Pol) Rudolf Albert Rodja bersama sejumlah pejabat utama Polda Papua, yang disambung pertemuan tertutup di ruang Cenderawasih.
Usai pertemuan, Abdul Gaffar Usman kepada wartawan mengaku  kedatangannya di Papua adalah sebagai perwakilan dari rakyat, wakil dari pemerintah, sekaligus wakil dari suatu wilayah yang memang bertugas untuk melihat kondisi di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dengan mengetahui kondisi tersebut, maka kebijakan yang dirumuskan akan lebih baik.
 “Kita dari DPD RI itu sebagai wakil rakyat, wakil pemerintah, dan wakil wilayah. Jadi pertama kita ingin melihat kondisi daerah di Papua ini seperti apa, termasuk kita melihat permasalahnnya juga di sini itu bagaimana,”ungkap Abdul Gaffar, Selasa (3/2).
Selain soal hal-hal yang umum di bahas di Papua, Abdul Gafar mengaku membahas soal korupsi yang ada ditangani oleh Polda Papua. Pembahasan itu meliputi indikasi kegiatan yang merugikan uang negara berdasarkan hasil temuan BPK karena hal ini termasuk salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Akuntabilitas Publik DPD RI.
 “Kita perlu melakukan suatu komunikasi, tukar inforamsi, antara BPK itu sendiri, Pemda, dan Aparat Hukum seperti Polda dan Kejaksaan. Nah nantinya akan ada semacam kerja sama dari perangkat pemerintah untuk sama-sama melakukan pencegahan terhadap terjadinya kerugian negara,” katanya.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes (Pol) Patrige mengatakan bahwa kedatangan DPD RI ke Polda Papua adalah dalam rangka kunjungan resmi pasca dilantiknya DPD RI.  Mereka juga sempat menanyakan massalah penanganan kasus korupsi oleh Polda Papua yang dianggap mengalami kemerosotan dibandingkan tahun sebelumnya.
”Mengapa ke Polda Papua? karena kita ini pada tahun 2012 menempati urutan ke 2 dalam pemberantasan korupsi se-Indonesia, tahun 2013 menempati urutan ke-3, dan tahun 2014 malah menempati urutan ke-13. Inilah mereka ingin tahu mengapa grafik penanganan perkara korupsi menurun,”ungakp Patrige.
Patrige beralasan penurunan grafik penanganan kasus korupsi tersebut salah satunya disebabkan oleh anggaran dana yang dipangkas sampai 50% dari dana yang ada. Padahal pada tahun 2012 dan 2013, Pemerintah RI melalui Mabes Polri mengucurkan dana yang besar untuk penanganan kasus korupsi sehingga prestasinya juga naik. (Syaiful)

Dibaca 635 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.