Usulan Pemberdayaan Ekonomi hanya 20 Persen | Pasific Pos.com

| 25 June, 2019 |

Usulan Pemberdayaan Ekonomi hanya 20 Persen

Papua Barat Penulis  Jumat, 29 Maret 2019 12:36 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kampung dan distrik didominasi oleh usulan pembangunan infrastruktur, terutama rumah, jalan, dan jembatan.

“Kalau pemberdayaan ekonomi kurang. Jika dipersentasikan, usulan kegiatan pemberdayaan ekonomi hanya sekitar 20 persen dari total usulan masyarakat dalam Musrenbang. Sisanya usulan pembangunan infrastruktur. Untuk usulan pengembangan sosial budaya juga kurang,” ungkap Sekretaris Bappeda Kabupaten Manokwari, Herman Rona kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (28/3).

Menurutnya, dalam Musrenbang distrik jarang membicarakan tentang pembangunan sektor pertanian dan perikanan. Kebanyakan membahas soal pembangunan infrastruktur. Padahal, pertanian dan perikanan juga salah satu potensi di kampung-kampung dan distrik yang juga perlu mendapatkan perhatian.

Oleh karena itu, kata Rona, pada Musrenbang kabupaten yang rencananya akan dilaksanakan Senin-Selasa (1-2/4) pihaknya akan memberikan arahan dan masukan agar masyarakat tidak mengesampingkan sektor pertanian dan perikanan, atau mengesampingkan pembangunan yang sifatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan.

Sebab, lanjut dia pembangunan diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan. “Memang infrastruktur ada, tapi ada juga pemberdayaan ekonomi kerakyatan karena angka kemiskinan di Kabupaten Manokwari juga masih tinggi,” sebutnya.

Pada Musrenbang kabupaten nanti, pihaknya juga akan meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Manokwari ikut mengambil bagian memberikan pengarahan kepada distrik dan kampung terkait penggunaan Dana Desa.

Sebab, kebanyakan ketika Musrenbang distrik, aparat kampung memahami bahwa Dana Desa merupakan dana Jokowi. “Masyarakat bilang selama ini hanya menikmati pembangunan dari dana Jokowi (Dana Desa), pemerintah belum masuk ke kampungnya. Padahal, dana itu juga dana dari pemerintah,” sebutnya.

Oleh karena itu, tambahnya, perlu penambahan frekuensi sosialisasi mengenai Dana Desa agar lebih dipahami. “Jadi, pada Musrenbang nanti pihaknya akan meminta DPMK untuk menyampaikan itu agar ada pemahaman supaya ketika turun lagi mereka sudah paham,” katanya. (BNB-R3)

Dibaca 73 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX