Dalam Penyelenggaraan Perijinan, ‘Lembaga Dan Pemerintah Tidak Kehilangan Wewenang’ | Pasific Pos.com

| 24 June, 2019 |

Peserta sosialisasi saat menyimak sambutan (foto:iis) Peserta sosialisasi saat menyimak sambutan (foto:iis)

Dalam Penyelenggaraan Perijinan, ‘Lembaga Dan Pemerintah Tidak Kehilangan Wewenang’

Papua Selatan Penulis  Jumat, 29 Maret 2019 12:28 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

MERAUKE,ARAFURA,-Sosialisasi peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik khususnya implementasi OSS yang merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha. Kebijakan pemerintah di bidang perijinan ini merupakan bentuk komitmen dalam percepatan kemudahan berusaha untuk menjawab berbagai kendala dalam proses perijinan berinvestasi yang disebabkan oleh sistem birokrasi perijinan yang parcial.

Dengan demikian dianggap menghambat pelaksanaan usaha yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Untuk mengeliminasi asumsi tersebut pemerintah telah membentuk lembaga OSS yang melaksanakan tugas dan fungsi penerbitan ijin untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati dan walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Hal itu dikemukakan Bupati Merauke dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Merauke, Drs.Daniel Pauta pada sosialisasi peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Swiss-Belhotel Senin lalu.

Lebih lanjut dikemukakan, kementerian, lembaga dan Pemda tidak lagi menerbitkan dan menandatangani ijin karena ijin yang terbit melalui lembaga OSS secara online akan berlaku efektif apabila pemohon atau pelaku usaha telah memenuhi segala komitmen. Namun demikian  bukan berarti kementerian, lembaga dan pemerintah kehilangan wewenang dalam penyelenggaraan perijinan. Sebab setiap ijin yang diproses melalui lembaga tersebut dapat berlaku efektif jika ada verifikasi atau validasi terhadap komitmen atau persyaratan dari kementerian, lembaga dan Pemda sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya.

Pada tataran Pemda kewenangan tersebut dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terhadap seluruh ijin yang menjadi kewenangan DPMPTSP mulai dari proses pendaftaran sampai pada pemenuhan komitmen sebagai persyaratan untuk mengetahui apakah ijin tersebut telah berlaku efektif  atau tidak sesuai dengan ijin yang dimohonkan. Adapun materi yang disampaikan pada sosialisasi akan memberikan pembobotan secara khusus terkait dengan mekanisme perijinan melalui sistem OSS.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya lembaga OSS menerima pendelegasian penerbitan ijin berdasarkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dari kementerian dan lembaga sesuai dengan jenis ijin yang diterbitkan.

Dibaca 109 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX